Jember, IDN Times - Serikat buruh Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pekerja Antar Kebun (FKPAK) melakukan aksi turun jalan ke Kantor Bupati Jember hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rabu (1/12/2021).
Para buruh menuntut tiga direksi baru yang menjabat di PDP Kahyangan turun dari jabatannya. Protes tersebut disampaikan ke Bupati Jember, Hendy Siswanto sebagai kuasa pemilik modal.
PDP Kahyangan sendiri merupakan BUMD di sektor perkebunan di bawah Pemkab Jember. Dan satu-satunya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor perkebunan di Indonesia.
Koordinator Aksi FKPAK, Dwiagus Budiyanto mengatakan, protes para buruh terutama ditujukan kepada tiga direksi yang dinilai tidak kompeten di bidang perkebunan. Ia menyebut, direktur utama PDP Kahyangan saat ini dijabat oleh orang yang berpengalaman di bidang perkapalan laut.
"Kami kepingin ketemu bupati, sebagai salah satu KBM PDP Kahyangan, dan bila bertemu kami ingin meminta penjelasan kepada bupati, terkait tiga orang direksi baru ini, yang menurut kami cacat hukum. Nah kami butuh penjelasan, kenapa orang-orang ini ditaruh menjadi direksi kami," ujar Dwiagus saat ditemui di lokasi, Rabu (1/12/2021).
Selama aksi, masa aksi tidak ditemui oleh Bupay Hendy. Hendy dikabarkan sedang berada di luar kota. Menurutnya, hanya bupati yang bisa memperbaiki posisi direksi PDP Kahyangan.
Sejak bekerja di PDP mulai Senin 18 Oktober 2021, kata Dwiagus, jajaran direksi tidak memahami tentang perusahaan perkebunan. Tiga direksi juga akan mengambil langkah mengatasi persoalan finansial dengan hutang pada bank dan mendatangkan investor dari luar.
Buruh lebih memilih mandiri dalam memperbaiki finansial perusahaan, sebab masih ada celah untuk didukung melalui APBD.
"PDP Kahyangan memiliki hak atas penyertaan modal senilai Rp 100 miliar dari APBD, yang bisa digunakan selama kondisi perusahaan sedang sakit," ujarnya.
"Maka kami minta segera turunkan 3 direksi karena tidak sesuai dengan Permendagri No 37. 2018 yang menyebut kriteria calon direksi, antara lain memiliki pengalaman yang memadai di perusahaan," jelasnya.
Para buruh juga menulai proses seleksi jajaran direksi tidak transparan. Bupati dinilai memaksa melantik tiga direksi, tanpa ada penjelasan kepada perwakilan buruh pada 15 Oktober 2021. Kendati buruh sudah melayangkan surat tiga kali untuk meminta penjelasan proses seleksi terbuka sejak April 2021.
Saat menggelar aksi di depan DPRD Jember, para buruh sempat ditemui Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto.
Para buruh menuntut agar bisa segera bertemu bupati lewat desakan DPRD. Namun, David tidak mau tanda tangan kesepakatan tersebut, karena terdapat poin DPRD yang dinilai tidak mau menampung aspirasi rakyat.
Suasana demo sempat tegang, dan langsung coba merinsek masuk ke kantor dewan untuk menemui pimpinan DPRD lain. Perwakilan buruh diperkenankan masuk ke gedung dewan dan mencari sendiri para anggota dewan, namun tidak mereka jumpai.
Para buruh memberi waktu satu Minggu ke depan, akan menggelar aksi lebih besar bila tidak bisa bertemu bupati.
"Setelah memastikan, masuk ke dalam, ada yang mau menemui dan punya hati nurani yang memperjuangkan. Kami tidak percaya tidak ada dewan lain. Setelah kami cek memang kondisi sedang kosong," terangnya.
"Kami sudah longgarkan lagi, kasih waktu satu Minggu. Kalau dalam waktu itu tidak ada iktikad baik untuk ketemu kami, jangan salahkan rakyatnya kalau melakukan aksi yang lebih dari ini. Kami turunkan seluruh buruh PDP Kahyangan beserta keluarganya," tambahnya.