Surabaya, IDN Times - Pakar hukum tata negara, Machfud MD, angkat bicara soal pencatutan nama Khofifah Indar Parawansa oleh mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, dalam pusaran kasus jual beli jabatan Kementerian Agama (Kemenag).
Gubernur Jawa Timur itu disebut merekomendasikan Haris Hasanudin untuk menjadi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur kepada Rommy.
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, rekomendasi tidak sepenuhnya melanggar hukum selama tidak ada transaksi.
"Merekomendasi orang tidak selalu ada korupsinya. Saya juga pernah merekomendasi atau menerima rekomendasi untuk mempertimbangkan penempatan orang. Itu boleh saja. Tinggal lah, ada korupsinya atau tidak. Menurut saya Khofifah dan Kiai. Asep merekom biasa saja. @KPK_RI tahu cara memilah, tak akan sembrono," ulas dia melalui akun twitter @mohmahfudmd.
Pada cuitan berikutnya, Machfud menjawab pertanyaan yang diajukan oleh @Firmanhamzah15. Akun itu bertanya mengapa rekomendasinya diberikan kepada Rommy, bukan Lukman Hakim sebagai Menteri Agama.
"Nah, itu yang perlu ditelisik. Itu yg perlu dibedah oleh KPK, mengapa posisi Ketua Partai jadi begitu penting sehingga orang bisa merekom kepada dia, bukan kepada menteri. Percayalah, itu yg nanti akan dijadikan dalil oleh @KPK_RI di Pengadilan," jawab Machfud.
Dalam sesi terpisah, mantan Menteri Sosial RI itu memberi keterangan pers ihwal tudingan Rommy. Khofifah menegaskan pernyataan Rommy salah besar. Dia sama sekali tidak merasa pernah memberikan rekomendasi seperti yang dikatakan Rommy.
"Sama sekali tidak benar. Makanya teman-teman, sebaiknya tanya kepada Mas Rommy," tegas Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (23/3) kemarin.