Malang, IDN Times - Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Brawijaya (UB) membuat sejumlah mahasiswa gelisah. Hal ini membuat ratusan mahasiswi menggeruduk Gedung Rektorat UB pada Rabu (22/5/2024) siang.
Massa aksi meneriakan nada protes pada kebijakan pihak rektorat yang menaikkan UKT mahasiswanya. Bahkan ada mahasiswa yang membawa poster bertuliskan 'orang miskin dilarang kuliah' dengan foto Rektor UB, Prof Widodo.
Aksi demo ini sempat memanas saat pihak rektorat tidak ada yang muncul ke halaman Gedung Rektorat UB. Para mahasiswa melakukan aksi saling dorong dengan petugas keamanan karena massa ingin menerobos masuk ke dalam gedung. Para mahasiswa juga bersitegang dengan tim pengamanan yang menahan mereka di halaman gedung.
Setelah hampir 30 menit berjalan panas, tensi massa akhirnya mereda saat Wakil Rektor II UB Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Prof Muhammad Ali Safaat keluarin dalam gedung. Ali menyampaikan akan mendampingi mahasiswa untuk berdialog dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).
"Kami mendesak pihak rektorat membersamai kami untuk bertemu dengan Kemendikbud. Kami akan mengeskalasikan dalam kampus dalam bantuan keuangan. Kemudian kita akan mengekskalasikan secara nasional," terang Satria Naufal Putra Ansar selaku Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) UB.
Satria juga mengatakan jika EM UB tengah berkomunikasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi secara nasional. Mereka akan menyampaikan tuntutannya ke Kemendikbudristek dengan melakukan aksi berskala nasional.
"Dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi untuk menyentuh mereka yang ada di pusat untuk Permendikbud langsung. Kita akan mengeskalasikan secara nasional untuk aksi di Jakarta," tegasnya.
Ali Safaat mengatakan akan memfasilitasi tuntutan mahasiswa dengan mengakomodir melalui pihak rektorat. Ia juga mengatakan sudah ada beberapa mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT. Karena ini sudah menjadi bagian dari tuntutan mahasiswa.
"Kita menghargai karena itu adalah hak mahasiswa untuk melakukan aksi, mengkritisi kebijakan yang ada, dan itu juga eskalasi secara nasional. Tentu saja ada hal-hal yang bisa kita penuhi, karena itu kan sifatnya banyak tuntutan," pungkasnya.