Hibah Yayasan Gus Iqdam Dicoret di Blitar, Rp2,4 Miliar Batal!
Pemkab Blitar mencoret hibah Rp2,4 miliar untuk Yayasan Majelis Taklim Sabilu Taubah pimpinan Gus Iqdam dari draf RAPBD 2027.
Wakil Ketua DPRD Blitar M Rifai menegaskan hibah tersebut batal sepenuhnya, bukan ditunda, berdasarkan pembahasan bersama TAPD pada 9 November 2026.
Usulan awal Rp4,7 miliar itu sempat dirasionalisasi untuk wisata religi dan manasik haji, lalu dialihkan karena keterbatasan keuangan serta kebutuhan program publik lain.
Blitar, IDN Times - Rencana pemberian dana hibah untuk Yayasan Majelis Taklim Sabilu Taubah pimpinan pendakwah Muhammad Iqdam Kholid alias Gus Iqdam dipastikan batal. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mencoret alokasi hibah Rp2,4 miliar dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M Rifai memastikan anggaran tersebut sudah tidak tercantum dalam draf terbaru RAPBD 2027. Kepastian itu diketahui saat pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (9/11/2026).
Menurut Rifai, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar telah menyampaikan draf terbaru RAPBD dalam rapat tersebut. Dari dokumen itu, tidak ditemukan lagi alokasi hibah untuk yayasan yang menaungi Majelis Taklim Sabilu Taubah.
"Di RAPBD sudah tidak muncul yang namanya hibah kepada ST (Sabilu Taubah)," ujar Rifai.
Rifai menegaskan pencoretan tersebut bukan sekadar penundaan. Hibah untuk yayasan Gus Iqdam dipastikan tidak dianggarkan dalam RAPBD Kabupaten Blitar 2027. "Ya wes jelas, wes nggak dianggarkan. Tidak akan dianggarkan sudah. Enggak ada pending-pendingan. Ya wes batal, batal," tegasnya.
Rencana hibah itu sebelumnya bermula dari proposal yang masuk ke Pemkab Blitar dan TAPD. Rifai mengaku tidak mengetahui pihak yang mengusulkan. Namun, ia menjelaskan nilai permohonan awal mencapai Rp4,7 miliar.
Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), DPRD kemudian merasionalisasi usulan tersebut hingga menjadi Rp2,4 miliar. Dana itu direncanakan untuk pembangunan kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.
Rifai menyebut pencoretan dilakukan di tengah keterbatasan keuangan daerah akibat penurunan transfer keuangan daerah (TKD). DPRD bersama pemerintah daerah pun harus menata ulang prioritas belanja.
Menurut dia, masih terdapat sejumlah kebutuhan publik yang membutuhkan anggaran, mulai dari pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP), pembangunan masjid di Kanigoro, hingga penyediaan seragam sekolah gratis.
"Masih banyak program-program yang belum ada anggarannya. Sehingga kemarin ketika hibah itu dicoret ya sudah. Ini nanti digeser untuk memberikan kegiatan-kegiatan semisal kayak MPP, kayak masjid, bangun masjid di Kanigoro, ini juga masih butuh anggaran yang banyak," pungkasnya.
