APBD Jatim 2027 Defisit Rp1,09 T, Dana Cadangan Dipangkas Rp75 M
APBD Jawa Timur 2027 disepakati dengan pendapatan Rp26,545 triliun dan belanja Rp27,636 triliun, sehingga mencatat defisit sekitar Rp1,09 triliun.
Defisit ditutup melalui pembiayaan netto Rp1,09 triliun agar SILPA nol; alokasi Dana Cadangan 2027 dipangkas Rp75 miliar menjadi Rp200 miliar.
Anggaran diarahkan untuk sembilan prioritas pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, lapangan kerja, konektivitas, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan petani hingga lingkungan; Raperda akan dievaluasi Kemendagri.
Surabaya, IDN Times - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur (Jatim) 2027 disepakati dengan defisit mencapai Rp1,09 triliun. Nilai belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp27,63 triliun lebih besar dibandingkan pendapatan yang diproyeksikan hanya Rp26,54 triliun. Kesepakatan ditandatangani Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan DPRD Jatim dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Selasa (11/11/2026).
Berdasarkan struktur APBD yang disepakati, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp26,545 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp27,636 triliun. Selisih keduanya menghasilkan defisit sekitar Rp1,09 triliun.
Untuk menutup defisit, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp1,09 triliun. Dengan skema itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan diproyeksikan nol rupiah.
Dalam pembahasan bersama DPRD, terdapat sejumlah penyesuaian terhadap alokasi belanja daerah. Salah satunya pengurangan pengeluaran pembiayaan Dana Cadangan sebesar Rp75 miliar pada 2027, dari rencana awal Rp275 miliar menjadi Rp200 miliar.
Meski demikian, total Dana Cadangan hingga akhir 2029 tetap ditetapkan sebesar Rp600 miliar sesuai Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan. Selain itu, dilakukan efisiensi belanja pegawai yang kemudian dialihkan untuk mendukung belanja prioritas.
Khofifah mengatakan, penyusunan APBD 2027 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pembahasan bersama DPRD menjadi tahapan penting untuk memastikan anggaran daerah mendukung target pembangunan Jatim.
"Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 bertujuan memastikan ketercapaian target prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui kebijakan anggaran yang telah disusun berdasarkan RKPD serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027," ujarnya.
Khofifah menyebut APBD 2027 diarahkan untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan. Di antaranya percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, perluasan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan konektivitas antarwilayah.
Prioritas lainnya mencakup peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan; pemerataan akses pendidikan; peningkatan layanan kesehatan; serta penguatan tata kelola pemerintahan. Pemprov Jatim juga menargetkan terjaganya kerukunan masyarakat dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
Setelah disetujui bersama DPRD, Raperda APBD Jatim 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari kerja sejak tanggal persetujuan. Dokumen tersebut akan dievaluasi sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Khofifah berharap sinergi pemerintah provinsi dan DPRD terus terjaga agar program yang dibiayai APBD dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. "Seluruh prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan," pungkasnya.
