Jatim Peringkat 3 Nasional Penipuan Keuangan, 99 Ribu Laporan Scam!
OJK mencatat 99.347 laporan penipuan keuangan dari Jawa Timur pada 22 November 2024–30 September 2026, menempatkan provinsi ini di peringkat ketiga nasional setelah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Laporan terbanyak berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Malang, dengan modus dominan berupa penipuan belanja daring, panggilan palsu mengatasnamakan pihak lain, serta penawaran investasi.
OJK mengoptimalkan Indonesia Anti-Scam Centre bersama Satgas PASTI, perbankan, dan penyelenggara pembayaran agar pelacakan dana serta pemblokiran rekening penipu dapat dipercepat.
Surabaya, IDN Times - Warga Jawa Timur (Jatim) tampaknya harus makin waspada saat bertransaksi digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 99.347 laporan penipuan keuangan berasal dari Jatim selama periode 22 November 2024 hingga 30 September 2026. Jumlah tersebut menempatkan Jatim di posisi ketiga provinsi dengan laporan terbanyak secara nasional.
Jatim hanya berada di bawah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Angka ini menjadi alarm bagi masyarakat di tengah semakin maraknya transaksi belanja daring, layanan keuangan digital, hingga tawaran investasi melalui internet.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran mengungkapkan, laporan terbanyak di Jatim berasal dari Surabaya, Sidoarjo, dan Kota Malang. Modus yang paling banyak dilaporkan pun dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat. Mulai dari penipuan belanja atau jual beli daring, panggilan palsu yang mengatasnamakan pihak lain, hingga penawaran investasi.
Data tersebut disampaikan Horas dalam Media Briefing Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Jawa Timur Triwulan IV 2026 di Surabaya, Rabu (11/11/2026).
"Pertumbuhan sektor jasa keuangan tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka kredit, aset, maupun transaksi. Pertumbuhan harus menggerakkan sektor produktif, memperluas akses pembiayaan, menciptakan kesejahteraan, dan memberikan rasa aman," tegas Horas.
Menurutnya, kemudahan masyarakat mengakses layanan keuangan harus diimbangi dengan perlindungan yang kuat. Jangan sampai perkembangan transaksi digital justru membuat masyarakat semakin rentan menjadi korban kejahatan keuangan.
"Kami tidak ingin masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan, tetapi justru semakin rentan menjadi korban kejahatan keuangan. Tidak boleh ada ruang bagi praktik keuangan ilegal dan penipuan yang merugikan masyarakat," ujarnya.
Untuk mempercepat penanganan laporan, OJK bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI), perbankan, dan penyelenggara sistem pembayaran mengoptimalkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
Melalui mekanisme tersebut, laporan korban dapat ditindaklanjuti untuk mempercepat penelusuran aliran dana dan pemblokiran rekening yang terindikasi terkait penipuan.
Ancaman kejahatan keuangan juga terlihat dari banyaknya aktivitas ilegal yang telah dihentikan secara nasional. Satgas PASTI mencatat sebanyak 1.222 entitas ilegal telah dihentikan. Jumlah itu terdiri atas 951 pinjaman daring ilegal, 242 penawaran investasi ilegal, 27 gadai swasta ilegal, serta dua aktivitas ilegal lainnya.
OJK mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan keuangan agar segera melapor melalui kanal resmi IASC. Kecepatan pelaporan penting agar penelusuran transaksi dan upaya pemblokiran rekening dapat segera dilakukan.
