DJP Sosialisasi Pengurangan-Penghapusan Sanksi Pajak pada Jurnalis
Kanwil DJP Jawa Timur III mengajak 21 jurnalis menyosialisasikan program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif melalui regulasi PMK 71/2026 dan KEP-239/PJ/2026.
Program PSA memberi peluang pengurangan atau penghapusan sanksi bunga, denda, dan kenaikan bagi wajib pajak yang memenuhi syarat, tanpa menghapus kewajiban pembayaran pokok pajak.
Pemanfaatan PSA memerlukan permohonan, pemenuhan persyaratan, serta ketepatan pembayaran atau pelaporan; DJP menekankan peran media untuk memperluas pemahaman publik tentang mekanisme dan batas waktunya.
Malang, IDN Times - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III mengundang 21 jurnalis dari berbagai media mulai dari cetak, elektronik, dan daring ini untuk mensosialisasikan kebijakan perpajakan kepada masyarakat, khususnya terkait program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA). Acara bertajuk 'Dari Regulasi ke Redaksi' ini berfokus pada sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 mengenai tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan, serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
1. Alasan Kanwil DJP Jawa Timur III mengajak jurnalis untuk memperkenalkan PSA
Sosialisasi kebijakan PSA oleh Kanwil DJP Jawa Timur III pada para jurnalis di Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama) Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Paryan menjelaskan kalau kegiatan ini diselenggarakan sebagai sarana untukmeningkatkan pemahaman mengenai kebijakan perpajakan terbaru. Sehingga diharapkan dapat menjembatani ketentuan perpajakan yang bersifat teknis menjadi informasi yang sederhana, akurat, dan mudah dipahami oleh publik.
"Insan media selama ini telah menjadi mitra strategis DJP dalam menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat. Sinergi antara DJP dan insan media sangat penting dalam memperluas jangkauan edukasi perpajakan, khususnya agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan kebijakan yang telah disediakan pemerintah," terangnya pada Kamis (12/11/2026).
2. Kesempatan wajib pajak memperbaiki kepatuhan melalui program PSA
Sosialisasi kebijakan PSA oleh Kanwil DJP Jawa Timur III pada para jurnalis di Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama) Paryan menjelaskan kalau PSA merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak sekaligus memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tertentu. Kebijakan ini mencakup sanksi berupa bunga, denda, maupun kenaikan, dengan ketentuan dan persyaratan yang berbeda sesuai jenis sanksi serta periode pemenuhan kewajiban perpajakan.
Kebijakan tersebut memang tidak menghapus kewajiban pembayaran pokok pajak dan tidak berlaku secara otomatis bagi seluruh wajib pajak, tapi memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, pemanfaatan fasilitas PSA tetap memerlukan pengajuan permohonan serta pemenuhan persyaratan administratif dan ketentuan pembayaran atau pelaporan sesuai dengan jenis sanksi yang dimohonkan.
"Ini adalah wujud nyata dari upaya pemerintah menghadirkan keadilan, sekaligus membuka kesempatan bagi Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk meringankan beban sanksi administratif mereka. Namun, kebijakan ini tidak akan berjalan optimal jika masyarakat tidak memahaminya secara utuh, terutama mengenai syarat dan batas waktu pelaksanaannya yang berbeda-beda untuk tiap jenis sanksi," ujarnya.
3. Media disebut punya peran penting dalam penyuluhan kebijakan perpajakan
Sosialisasi kebijakan PSA oleh Kanwil DJP Jawa Timur III pada para jurnalis di Malang. (IDN Times/Rizal Adhi Pratama) Lebih lanjut, Paryan menambahkan kalau peran media sangat penting dalam memastikan kebijakan perpajakan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat. Melalui pemberitaan yang objektif, berimbang, dan edukatif, ketentuan perpajakan yang semula dianggap rumit diharapkan dapat menjadi pengetahuan praktis bagi wajib pajak. Semakin luas pemahaman masyarakat, semakin besar pula peluang bagi Wajib Pajak untuk memanfaatkan fasilitas PSA secara tepat waktu.
"Kami berharap kegiatan ini dapat semakin mempererat kemitraan dengan insan media sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Wajib Pajak juga diimbau untuk memahami ketentuan program PSA secara menyeluruh, khususnya terkait persyaratan, mekanisme permohonan, serta batas waktu pemenuhan kewajiban agar dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai ketentuan yang berlaku," paparnya.
Kanwil DJP Jawa Timur III juga berkomitmen memperkuat literasi perpajakan, membangun kepercayaan publik, serta mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak guna mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional. Bagi wajib pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA), dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak diadministrasikan maupun Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.
