Surabaya, IDN Times - Sebanyak 224 personel polisi disiapkan untuk aksi yang digelar di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (15/6/2026) hari ini. Aksi tersebut menuntut pemerintah untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mencabut Undang -Undang Polisi Republik Indonesia (UU Polri).
"224 personel (polisi disiagakan untuk demo hari ini)" ujar Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto singkat kepada IDN Times.
Aksi di depan Grahadi sore ini bertajuk "Rakyat Surabaya". Mereka menggugat pencabutan UU Polri yang baru disahkan hingga UU TNI.
Koordinator Lapangan Aksi Kamisan Surabaya, Muhammad Ikhsan Aditya mengatakan, dalam aksi sore ini pihaknya membawa tuntutan agar pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Kedua program tersebut dinilai membebani APBN. "Kami menuntut hentikan program MBB dan juga Koperasi Merah Putih," ujarnya.
Kemudian, masyarakat sipil Surabaya juga menuntut penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) penguatan nilai tukar rupiah. Mereka turut menuntut, penghentian eksploitasi alam.
"Turunkan harga BBM, dan stabilkan nilai rupiah dan juga hentikan eksploitasi Alam," ucapnya.
Kemudian, massa juga menurut pencabutan UU Polri dan TNI. Menurutnya, tak jauh berbeda dengan UU TNI, UU Polri digarap secara ugal-ugalan. Terlebih kedua UU tersebut seperti memberi keistimewaan bagi TNI dan Polri untuk dapat menduduki jabatan sipil.
"Kami menuntut pencabutan revisi Undang-Undang Polri yang dilakukan secara ugal-ugalan beberapa hari lalu. Kedua, pencabutan Undang-Undang TNI tahun 2025 yang memberi karpet bagi praktik militerisme dan dwifungsi TNI," ujarnya.
Titik aksi sengaja dipilih di Grahadi karena dinilai strategis. Terlebih, jalan Gubernur Suryo depan Grahadi merupakan jalan protokol yang kerap dilalui masyarakat.
"Di sana gedung yang bersejarah, dan kami berharap bisa menyampaikan aspirasi di gedung bersejarah di depan Grahadi," pungkas dia.