Pemprov Jatim Tunggu Status Maidi sebelum Tunjuk Plt Wali Kota Madiun
- Pemprov Jatim menunggu kepastian status Maidi dari KPK sebelum menunjuk Plt Wali Kota Madiun.
- Penunjukan Plt baru akan dilakukan setelah ada kejelasan status Maidi dan penahanan, sesuai hukum yang berlaku.
- Gubernur Jatim menyerahkan proses hukum terkait OTT KPK terhadap Wali Kota Madiun kepada aparat penegak hukum.
Surabaya, IDN Times – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) masih menunggu kepastian status hukum Wali Kota Madiun, Maidi, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebelum menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono, mengatakan penunjukan Plt baru dapat dilakukan setelah ada kejelasan status Maidi dari KPK, khususnya apabila telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.
“Sesuai Pasal 65 ayat (3) dan (4) serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah,” ujar Adhy di Surabaya, Selasa (20/1/2026).
Adhy menegaskan, hingga saat ini Pemprov Jatim masih menunggu hasil resmi pemeriksaan dari KPK. Jika nantinya status hukum Wali Kota Madiun telah jelas dan disertai penahanan, Gubernur Jawa Timur akan segera mengambil langkah administratif. “Jika sudah ada kepastian status dan dilakukan penahanan, maka Gubernur akan mengeluarkan surat tugas kepada Wakil Wali Kota sebagai Plt Wali Kota Madiun,” tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait OTT KPK terhadap Wali Kota Madiun kepada aparat penegak hukum. “Kita serahkan kepada penegak hukum saja, biar KPK yang menangani,” kata Khofifah usai menghadiri kegiatan di Dinas Pendidikan Jatim.
Saat ditanya mengenai rencana penunjukan pengganti sementara Wali Kota Madiun, Khofifah enggan memberikan penjelasan lebih lanjut dan memilih mengakhiri wawancara. “Sudah ya,” singkatnya.
Sementara itu, dari Madiun dilaporkan hingga Selasa siang, Pemerintah Kota Madiun belum menyampaikan keterangan resmi terkait penangkapan Wali Kota beserta sejumlah pejabat lainnya dalam OTT KPK.
