Surabaya, IDN Times - Setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan RI mengumpulkan seluruh jajaran pimpinan tinggi pratama, kepala kantor wilayah, kepala unit pelaksana teknis, serta pejabat keimigrasian dari seluruh Indonesia di Surabaya, Kamis (2/7/2025).
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko mengatakan, tujuannya mengumpulkan pejabat imigrasi ini memperkuat tata kelola, untuk memperkuat akuntabilitas, dan transparansi pelayanan terhadap masyarakat. "Bahwa kami ingin merespon, ya sebagaimana yang kita ketahui ada kejadian yang terjadi di imigrasi. Kami ingin merespon ini dengan baik, dengan kembali merebut kepercayaan masyarakat," ujarnya di Surabaya.
Dalam pertemuan ini, pihaknya mengundang Ombudsman dan Badan Pemeriksa (BPK) sebagai narasumber. Mereka akan menjelaskan bagaimana standar tata kelola yang baik.
"Kemudian ini akan kita jadikan suatu standar kerja SOP yang menjadi acuan bagi para jajaran kita di bawah. Sehingga oleh karena itu, kita mempunyai standarisasi tata kelola, integritas yang sama di seluruh daerah," jelasnya.
Hendra menyebut, ada beberapa hal yang akan dievaluasi. Salah satunya terkait celah-celah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang melalui layanan tatap muka.
"Penyalahgunaan wewenang ini kita tutup dengan seminimal mungkin, salah satu caranya meng apa namanya itu meminimalkan tatap muka," ungkap dia.
Upaya yang dilakukan dalam meminimalisir tatap muka adalah dengan memaksimalkan layanan digitalisasi. Segala layanan digital, mulai dari permohonan visa, izin tinggal dan paspor akan beralih ke sistem digital.
"Baik dari permohonan paspor, visa, izin tinggal. Ini kita persempit ruang gerak untuk tatap mukanya.Sehingga oleh karenanya tidak ada interaksi," jelasnya.
Transformasi digital ini sudah diterapkan melalui peresmian Prestige Immigration Services (PIS) di BG Junction Surabaya. Melalui pembaruan fasilitas, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta penyediaan sarana yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat.
Layanan tersebut juga diterapkan dalam pelayanan keimigrasian pada musim Haji Tahun 2026. Pada fase embarkasi, Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan Makkah Route. Melalui layanan tersebut, proses pemeriksaan keimigrasian Arab Saudi dapat diselesaikan sebelum jemaah berangkat dari Indonesia. Sementara itu, pada fase debarkasi, penerapan Corridor Gate di Asrama Haji Surabaya mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian sehingga jemaah dapat kembali ke tanah air dengan lebih cepat dan nyaman tanpa mengurangi aspek pengawasan.