Berpolemik dengan Pemkot Batu, Museum HAM Munir Urung Diresmikan

Kuasa Hukum Yayasan Museum HAM Munir, Daniel Siagian menyatakan jika kliennya memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengan Pemkot Batu terkait Museum HAM Munir Kota Batu yang ada di Jalan Bukit Berbunga Nomor 2, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Ia menyayangkan hal itu, pasalnya pembangunan museum ini merupakan inisiatif Yayasan Museum HAM Munir yang diajukan dan disetujui pembiayaannya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, kemudian dalam pelaksanaannya mereka bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batu.

Bahkan mereka telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau MOU dan perjanjian kerja sama antara Yayasan Museum HAM Munir dan Pemerintah Kota Batu untuk penyelenggaraan Museum HAM Munir Kota Batu pada 10 Desember 2018 dan 28 November 2022.

"Sejak perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada tanggal 28 November 2022 hingga saat ini, belum ada itikad baik dan langkah konkrit merealisasikan isi perjanjian kerja sama. Yaitu penyelenggaraan ekshibisi dan pembelajaran Hak Asasi Manusia di Museum HAM Munir Kota Batu," terangnya saat dikonfirmasi pada Jumat (29/9/2023).

Daniel melanjutkan jika terdapat alokasi anggaran dari Pemprov Jawa Timur yang digunakan untuk pengadaan barang tidak sesuai keperluan Museum HAM Munir pada 2022. Selain itu tidak ada transparansi dan tidak ada koordinasi dengan Yayasan Museum HAM Munir. Bahkan kini bangunan tersebut berubah menjadi gudang setelah banyak benda yang tidak diperuntukkan museum disimpan di sana, salah satu contohnya adalah gamelan.

Mereka juga telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Pemkot Batu untuk membahas masalah anggaran yang digunakan tidak sesuai perjanjian ini. Namun, pertemuan-pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Mereka belum mendapatkan kejelasan kapan Museum HAM Munir akan mulai dibuka.

"Telah dilakukan beberapa kali pertemuan. Pihak Yayasan Museum HAM Munir juga telah mengajukan perencanaan pengadaan Wahana Anak untuk pembelajaran HAM, namun hingga saat ini tidak direalisasikan," bebernya.

Setelah berbagai polemik tadi, Yayasan Museum HAM Munir telah melayangkan somasi pertama dan somasi kedua kepada Pemkot Batu. Tapi kedua somasi tersebut tidak ditindaklanjuti dengan langkah nyata untuk merealisasikan isi perjanjian kerja sama. Bahkan Pemkot Batu menjawab somasi kedua dengan menyatakan bahwa penyusunan dan rencana pengembangan isi Museum HAM adalah hak dan kewenangan dari Pemkot Batu. Karenanya, Yayasan Museum HAM Munir menganggap jawaban tersebut tidak berimbang.

"Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa gedung museum yang semula akan dinamakan Museum HAM Munir Kota Batu, tidak dapat menggunakan nama Munir sebagai nama atau bagian dari nama gedung tersebut. Yayasan Museum HAM Munir tidak bertanggungjawab atas penggunaan, penyelenggaraan, dan anggaran gedung tersebut," pungkasnya.

Sementara pihak Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai maupun Dinas Pariwisata (Disparta) Kota Batu belum memberikan komentar terkait perkara ini. Mereka juga tidak menjawab ketika dihubungi melalui telepon atau WhatsApp.