Malang, IDN Times - Fenomena korupsi berjemaah yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Malang menjadi sorotan nasional. Pasalnya, hal ini baru pertama kali terjadi di Indonesia. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berpesan kepada para Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk menghindari area rawan korupsi.
Mendagri Wanti-wanti PAW DPRD Malang untuk Waspadai Area Rawan Korupsi
Take a Deeper Read
1. Waspada area rawan korupsi
Pasca pelantikan PAW pada Senin (10/9) di kantor DPRD Kota Malang, Tjahjo memberikan pesan khusus kepada pada para PAW untuk selalu berhati-hati. Pasalnya, area rawan korupsi memang kerap tidak disadari. Oleh karena itu, PAW diharapkan untuk memahami area tersebut. "Seluruhnya harus memahami area rawan korupsi yang nenyangkut perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, restribusi dan pajak, pengadaan barang dan jasa. Itu yang harus dipahami anggota dewan," ujarnya.
2. Tak ada yang bisa menjamin
Tjahjo mengaku dirinya pun sebagai menteri tidak dapat menjamin kasus seperti ini tidak akan terulang kembali. Bersepakat dengan pendapat Gubernur Jatim, Soekarwo, permasalahan ini berada pada integritas masing-masing individu. "Secara sistem ya sudah bagus. Semua kembali ke diri kita. Marilah saling mengingatkan," pesannya.
3. Dahulukan kepentingan masyarakat
Ia juga menambahkan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat harus mendahulukan kepentingan rakyat. Kedudukannya yang sejajar dengan Pemda harus berintegrasi secara selaras demi mensejahterakan masyarakat. "Karena anggota dewan adalah mitra sejajar pemda. Makanya saling mengisi, mengawasi, mengoreksi, dan samasama memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah," imbuhnya.
Curated For You
- Lantik 40 Anggota Baru DPRD Malang, Mendagri: Ini Fenomenal!10 Sep 2018, 15:05 WIB
- Dilantik Hari Ini, Ini Daftar PAW Anggota DPRD Kota Malang10 Sep 2018, 11:10 WIB
Editorial Team
Related Article
Trending in News
See More- Kapolri Mutasi 3 Pelaku Penyadapan Presiden, Ahrie Sonta Dimutasi ke Yanma22 Nov 2026, 11:55 WIB
- Kapolri Mutasi 6 Kapolda: Termasuk Yogyakarta, Bengkulu, dan Sultra22 Nov 2026, 11:10 WIB
- Diplomasi Prabowo Dianggap Belum Optimal, Pengamat: Nilainya 14 dari 10022 Nov 2026, 14:44 WIB
- KPK Sebut Sultan Jagakarsa Diperiksa Soal Pembiayaan LPEI ke Debitur22 Nov 2026, 11:50 WIB
- Ribuan Pemuda Swiss Demo Tolak Kenaikan Biaya Hidup dan Anggaran Pertahanan22 Nov 2026, 14:58 WIB