Surabaya, IDN Times - Kepastian penugasan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Timur (Jatim) masih menunggu arahan pemerintah pusat. Hingga kini, Dinas Koperasi dan UKM Jatim mengaku belum menerima petunjuk dari Kementerian Koperasi mengenai kapan para manajer mulai bekerja maupun lokasi penempatannya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa mengatakan, sejumlah calon manajer bahkan telah mendatangi kantor dinas di daerah untuk menanyakan kepastian penugasan. Namun, pemerintah provinsi belum bisa memberikan jawaban karena proses penempatan bukan menjadi kewenangannya.
“Prinsipnya, mereka ingin menanyakan kapan mau bekerja dan ditempatkan di mana. Ini yang akan coba kita konfirmasi ke teman-teman Kementerian Koperasi,” ujarnya, Minggu (4/10/2026).
Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada surat perintah tugas (SPT) yang menjadi dasar para manajer untuk mulai menjalankan pekerjaan. Sebagian calon manajer disebut telah mengetahui informasi lokasi penugasan melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes). Namun, informasi tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Dinas Koperasi dan UKM Jatim.
“ Saat ini memang masih belum. Belum ada surat perintah tugas,” kata Endy.
Endy menjelaskan, pemerintah provinsi hanya dapat berkoordinasi dan meminta informasi kepada kementerian terkait. Sebab, proses rekrutmen maupun penetapan penugasan manajer tidak dilakukan oleh Pemprov Jatim.
Di sisi lain, pemerintah daerah masih melanjutkan verifikasi lapangan terhadap bangunan KDKMP. Pemeriksaan melibatkan sejumlah perangkat daerah, antara lain Inspektorat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum, serta Dinas Koperasi.
Verifikasi dilakukan untuk mendokumentasikan kondisi fisik bangunan melalui foto dan laporan yang kemudian diunggah ke Simkopdes. Proses ini bertujuan memastikan kondisi bangunan di lapangan sesuai dengan data yang dilaporkan.
Menurut Endy, progres verifikasi berbeda-beda di setiap daerah. Sejumlah wilayah telah menuntaskan pemeriksaan, sementara daerah lain masih melakukan pengecekan. Di Surabaya, misalnya, verifikasi telah dilakukan terhadap 11 titik. Kota Kediri juga telah menyelesaikan proses tersebut, sedangkan Kota Batu mulai melakukan pemeriksaan lapangan.
Kendala geografis turut memengaruhi pelaksanaan verifikasi di sejumlah wilayah kepulauan, termasuk Sumenep. Tim perlu menyesuaikan mobilisasi menuju lokasi yang tersebar di pulau-pulau.
Semula, verifikasi ditargetkan selesai pada September. Namun, pemerintah pusat memberikan tambahan waktu setelah Pemprov Jatim meminta dukungan pemerintah kabupaten dan kota untuk mempercepat proses pemeriksaan.
Gubernur Jatim juga menginstruksikan sekretaris daerah provinsi berkoordinasi dengan para sekretaris daerah kabupaten/kota agar mengerahkan tim di wilayah masing-masing.
Endy menegaskan, pemeriksaan bangunan tersebut sebatas verifikasi kondisi fisik dan pelaporan. Proses itu tidak mengalihkan tanggung jawab perencanaan maupun pembangunan dari pihak yang bertanggung jawab.
Ia memperkirakan jumlah KDKMP yang ditargetkan beroperasi di Jatim mencapai sekitar 5.000 unit lebih. Namun, angka itu merupakan perkiraan jumlah koperasi yang menjadi sasaran operasional, bukan jumlah pasti manajer yang saat ini belum mendapat penugasan.