Laporan Dugaan Gratifikasi Eks Ketua KPU Malang Belum Progres

Kuasa Hukum Deni Mahardika, Bakti Riza Hidayat mengatakan jika penanganan kasus ini berjalan lambat, padahal bukti-bukti yang mereka temukan sudah lengkap dan telah diserahkan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Apalagi mereka telah menambah bukti-bukti baru pada Kamis (20/6/2024).

"Kami telah menyerahkan dokumen-dokumen bukti dugaan gratifikasi. Bukti-bukti tersebut berupa tangkapan layar komunikasi terlapor di grup WA, handphone, dokumen RAB, dan tangkapan layar foto-foto bukti dugaan gratifikasi," terangnya saat dikonfirmasi pada Sabtu (22/6/2024).

Bakti juga mengatakan jika berdasarkan keterangan sumber internal kepolisian, penyidik sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Tapi mereka tidak lagi mendapatkan update kasus ini.

Bakti melanjutkan jika tim unit II Polda Jatim telah mendatangi rumah terlapor Anis Suhartini untuk memintai keterangan lebih lanjut. Saat dilakukan pemeriksaan di rumah Anis, penyidik menemukan sejumlah amplop mencurigakan.

"Kami mendapatkan kabar tim unit 2 menemukan amplop bergambar caleg DPR RI dari PKB atas nama AA (Ali Ahmad) yang berisi sejumlah uang. Tim unit 2 juga telah mendatangi yang bersangkutan untuk konfirmasi," bebernya.

Meskipun sudah mendapatkan bukti sejelas ini, Bakti merasa pihak kepolisian masih lamban dalam menangani kasus ini, sehingga ia mengirimkan surat perihal permohonan perkembangan perkara atau SP2HP ke Polda Jatim. Ia berharap pihak kepolisian memberikan informasi perkembangan kelanjutan perkara sehubungan dengan laporan polisi yang telah diajukan kliennya 3 bulan lalu.

Lebih lanjut, Bakti juga mendorong Polda Jatim untuk segera melakukan pemeriksaan atau pemanggilan pada saksi-saksi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Ditambah penyidik juga harus segera melaksanakan upaya-upaya lain untuk mempercepat pemeriksaan perkara yang telah mereka laporkan. 

"Ini adalah laporan dugaan tindak pidana gratifikasi politik yang kami lakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan demua unsur telah terpenuhi, jadi tidak ada alasan bagi Polda Jatim untuk tidak bergerak menuntaskannya," pungkasnya.