Surabaya, IDN Times - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya informasi yang benar, objektif, dan berkualitas untuk mencerdaskan masyarakat di tengah tantangan era post-truth. Menurutnya, kebutuhan publik terhadap informasi berkualitas akan membuat kebenaran tetap menemukan jalannya.
Pesan tersebut disampaikan Khofifah dalam sambutannya di acara AMSI Awards 2026 yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (29/10/2026). Ia menilai, upaya menghadirkan informasi objektif memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
“Pada saatnya proses pencarian sumber-sumber informasi yang benar dan objektif akan menemukan jalannya. Kalau misalnya kita mau cerita post-truth, ia juga akan tetap mencari jalannya. Kebenaran akan membukakan jalan bahwa masyarakat memang butuh informasi yang objektif dan berkualitas,” ujar Khofifah
Di hadapan para tamu undangan dari berbagai pimpinan media siber, Khofifah juga menyinggung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan antarpulau dan antarprovinsi. Ia menyebut, penguatan konektivitas pasar menjadi salah satu strategi untuk mengoptimalkan potensi produk daerah, termasuk produk usaha kecil dan menengah (UKM).
Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim mengembangkan program misi dagang dan investasi sejak awal periode kepemimpinannya pada 2019. Program tersebut mempertemukan pelaku usaha Jawa Timur dengan calon mitra bisnis dari daerah maupun negara lain melalui rangkaian business matching.
Menurut Khofifah, pendekatan itu memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar yang sebelumnya sulit mereka akses secara mandiri. Ia mencontohkan misi dagang ke Timor Leste yang disebutnya menghasilkan transaksi sekitar Rp5,2 triliun. Sementara itu, rangkaian penjajakan bisnis untuk misi dagang ke Jepang telah memasuki pertemuan keenam dengan nilai transaksi yang disebut mencapai Rp12 triliun.
“Kalau kita tidak melakukan itu, kita stuck pada produk-produk di Jawa Timur yang cukup banyak ragamnya, cukup banyak kuantitasnya,” katanya.
Khofifah menekankan, peran pemerintah bukan memberikan seluruh modal usaha atau mengambil alih pengelolaan bisnis, melainkan memfasilitasi akses pasar dan mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan.
Ia mencontohkan pengalaman seorang pelaku UKM bernama Fransiska yang memperoleh pesanan 3.000 mukena saat mengikuti misi dagang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun, pesanan tersebut menghadirkan tantangan baru karena Fransiska belum memiliki modal yang cukup untuk memenuhi permintaan.
Khofifah kemudian meminta dukungan perbankan daerah agar pelaku usaha tersebut dapat memperoleh pembiayaan dengan bunga yang sesuai kemampuannya. “Harapan kita, ya, UKM naik kelas, UKM naik kelas, UKM naik kelas,” katanya.
Selain produk mukena, Khofifah menyebut produk eco-print yang dikembangkan pasangan suami istri setelah pensiun sebagai contoh usaha lokal yang berpotensi menembus pasar lebih luas. Produk tersebut, menurutnya, kerap dibawa dalam kegiatan promosi ke berbagai provinsi dan memiliki peluang pasar hingga luar negeri.
Ia berharap berbagai pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk memperluas kesempatan usaha dan memperkuat ekonomi daerah. Khofifah menegaskan, pembangunan harus mendorong masyarakat agar dapat maju, tumbuh, berkembang, dan sejahtera bersama.