Jelang Ujian CPNS, Banyuwangi Optimis Bisa Jaring Calon Bermutu

30 Okt 2018, 13:30 WIB

IDN Times/Mohamad Ulil Albab

Banyuwangi, IDN Times - Jelang pelaksanaan ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan berlangsung pada 1 November nanti, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan 66 perlengkapan komputer dengan jaringan internet. Sejumlah persiapan juga dilakukan untuk memastikan kelancaran proses ujian.

Kepala Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, Banyuwangi, Nafiul Huda mengatakan, jadwal resmi pelaksanaan tes baru akan diumumkan dua hari jelang pelaksanaan.
"Seleksi akan dimulai pada 1 November 2018 mendatang. Silakan pantau web BKD Banyuwangi dan situs sscn.bkn.go.id ," ujar Huda, Selasa (30/10).

1. Seleksi akan dimulai tanggal 1 November

IDN Times/Mohamad Ulil Albab

Dari 66 komputer yang tersedia, 6 unit di antaranya merupakan cadangan. Sementara total pendaftar CPNS di Banyuwangi berjumlah 5.122. Dari jumlah tersebut, terdapat 3.279 peserta yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya, yakni seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) pada 1 November nanti.

Dari jumlah tersebut, dalam sehari akan ada lima sesi tes, dan diperkirakan akan selesai pada 12 November mendatang. Agar pelaksanaan ujian berbasis digital bisa lancar, pihaknya telah berkomunikasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memastikan tidak terjadi pemadaman listrik selama seleksi kompetensi CPNS berlangsung.

“Bukan itu saja, kami juga menyiapkan mesin genset untuk mengantisipasi jika listrik padam,” kata dia.

2. Syarat minimal IPK cukup tinggi

Ilustrasi/IDN Times/Habil Misbacul Amal

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi punya standar ketat untuk merekrut calon CPNS, agar sistem pelayanan publik di Banyuwangi bisa optimal.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan optimis rekrutmen CPNS kali ini bisa menghasilkan aparatur sipil negara (ASN) berkualitas. "Seleksi ketat ini sebagai upaya kami mendapatkan calon pegawai yang kompeten," kata Anas.

Saat seleksi administrasi, Pemkab Banyuwangi menerapkan persyaratan indeks prestasi kumulatif minimal (IPK) cukup tinggi, minimal 3,00 untuk lulusan perguruan tinggi negeri.

3. Dua kali mendapat nilai A dari Menpan RB

Ilustrasi pengiriman berkas CPNS ANTARA FOTO/Septianda Perdana

Untuk formasi cumlaude, pihaknya menetapkan IPK minimal 3,5 bagi lulusan perguruan tinggi (PT) dengan akreditasi A dan prodi akreditasi A pada saat kelulusan. Sementara untuk formasi umum, pemerintah kabupaten menetapkan IPK minimal 3,5 untuk lulusan PT terakreditasi C, IPK minimal 3,25 untuk lulusan PT akreditasi B, serta IPK minimal 3 untuk lulusan PT akreditasi A.

Sementara untuk formasi disabilitas, pemkab menetapkan syarat IPK minimal 2,75 untuk lulusan PT swasta dan IPK 2,5 untuk lulusan PT negeri. "Mereka yang fresh graduate dengan standar IPK yang telah ditetapkan saya kira bakal bisa cepat beradaptasi dengan kinerja birokrat Banyuwangi yang tinggi saat ini. Harapannya, mereka akan menambah daya dorong kinerja ASN yang sudah ada," kata Anas.

Persyaratan ketat tersebut sudah diterapkan sejak 2014. Hasilnya, Banyuwangi pernah meraih Anugerah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tahun 2017. Dari segi pelayanan publik, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) telah dua kali memberikan nilai A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Sakip).