Isu 15 Menteri akan Mundur, Ini Jawaban Wapres Ma'aruf Amin
Malang, IDN Times - Kabinet Indonesia Maju tengah diterpa isu tidak mengenakkan, pasalnya dikabarkan akan ada 15 menteri yang akan mundur. Salah duanya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Isu mundurnya 15 menteri ini sendiri disebut-sebut karena pengaruh peta politik Indonesia yang telah berubah banyak akibat Pemilu 2024. Tapi ternyata Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), KH Ma'aruf Amin memiliki jawaban yang berbeda.
1. Ma'aruf Amin membantah jika akan ada 15 menteri yang mundur
Kader Nahdlatul Ulama (NU) ini menegaskan jika tidak ada menteri yang berencana mundur. Ia mengatakan tidak ada menteri yang menyatakan akan mundur sejauh ini. Kondisi Kabinet Indonesia Maju yang usianya kurang dari setahun ini ia nilai baik-baik saja.
"Dari yang saya tahu, tidak ada isu-isu di dalam. Yang saya tahu tidak ada isu menteri yang mengundurkan diri," terangnya saat mengunjungi Universitas Brawijaya (UB) Malang pada Jumat (19/1/2024).
2. Ma'aruf Amin hanya mengetahui info mundurnya 15 menteri dari medsos dan TV
Ketika disinggung apakah ia mengatahui informasi terkait beberapa menteri akan mundur, ia mengatakan memang sudah mengetahui informasi tersebut. Tapi ia mengetahui informasi tersebut bukan dari menteri yang bersangkutan.
"Memang saya baca di medsos dan saya dengar dari televisi, tapi memang di dalam tidak ada apa-apa. Sibuk-sibuk kerja saja dengan baik. Seperti tidak ada masalah, semua bekerja dengan baik," tegasnya.
3. Beberapa menteri merapat jadi tim pemenangan, Ma'aruf Amin tidak melihat ada masalah
Beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju memang telah menyatakan akan mendukung salah satu capres dan cawapres. Misalnya Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Polhukam) maju sebagai cawapres bersama Ganjar Pranowo.
Ma'aruf Amin mengatakan tidak ada masalah atau pelanggaran yang dilakukan para menteri. Sampai saat ini, menurutnya para menteri bekerja dengan baik.
"Saya belum mendapatkan laporan terkait pengaruhnya apa. Kalau aturannya memang boleh, tapi dengan catatan kinerjanya tidak boleh berkurang. Tapi hasilnya seperti apa mungkin sedang dievaluasi, kalau menurun memang harus dievaluasi," pungkasnya.
