Harga Telur Masih Jeblok, Peternak Magetan Siap Geruduk Jakarta

Suparlan menyebut pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, termasuk berkaitan dengan harga acuan pembelian (HAP) dan pengendalian harga pakan. Namun, menurut dia, kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan peternak di tingkat kandang.

Salah satu yang paling terasa adalah harga pakan yang terus mengalami kenaikan. Bahkan, kenaikan disebut bisa terjadi hampir setiap pekan dengan nominal sekitar Rp200.

“Dengan harga pakan yang terus naik, kondisi peternak semakin berat,” katanya.

Saat ini harga telur di tingkat peternak berada di kisaran Rp28 ribu per kilogram. Meski demikian, angka tersebut belum sepenuhnya membuat peternak bisa menikmati keuntungan.

Menurut perhitungan peternak, biaya yang dibutuhkan untuk bertahan berada di kisaran Rp23 ribu-Rp24 ribu per kilogram. Beban produksi semakin berat karena harga jagung sebagai bahan utama pakan kini mencapai Rp6.800-Rp7.000 per kilogram di tingkat peternak.

Kondisi tersebut membuat peternak menilai persoalan telur tidak bisa hanya diselesaikan dengan mengatur harga jual. Pemerintah juga perlu membenahi tata kelola produksi, distribusi pakan, hingga peredaran DOC atau anak ayam umur sehari.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu perhatian peternak. Mereka mengapresiasi adanya kebijakan yang memungkinkan SPPG menyerap telur dari peternak lokal, koperasi, maupun asosiasi.

Namun, peternak menilai serapan MBG belum cukup untuk menjadi solusi utama persoalan telur.

“Yang kami harapkan adalah harga konvensionalnya bagaimana. Karena harga konvensional itu yang betul-betul bisa mendongkrak pasar,” ujar Suparlan.

Menurutnya, kebutuhan telur untuk program MBG hanya mencakup sebagian dari produksi nasional. Sementara sebagian besar peternak masih bergantung pada pasar konvensional.

“Kalau SPPG hanya sekian persen, peternak lainnya belum tentu bisa merasakan. Yang kami minta harga pasar konvensional juga direalisasikan,” imbuhnya.

Kepala Dinas Peternakan Magetan, Nur Haryani, membenarkan bahwa peternak berencana berangkat ke Jakarta bersama perwakilan peternak dari sejumlah daerah pada Kamis (27/8/2026).

Selain itu, terdapat rencana pertemuan dengan Komisi IV DPR RI pada rentang 1-4 September 2026.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi peternak untuk menyampaikan secara langsung kondisi usaha mereka kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

Nur Haryani mengatakan persoalan telur memang cukup kompleks. Salah satu masalah yang menjadi sorotan adalah produksi yang berlebih atau overproduksi ketika harga pakan justru meningkat.

“Enam bulan terakhir ini situasi yang paling berat, karena overproduksi dibarengi dengan naiknya pakan yang hampir tiap minggu,” ujarnya.

Saat harga telur di pasar berada di kisaran Rp21 ribu-Rp22 ribu per kilogram, biaya impas atau break even point (BEP) peternak disebut masih sekitar Rp2.000-Rp3.500 lebih tinggi dari harga tersebut. Kenaikan harga pakan terbaru bahkan belum sepenuhnya masuk dalam perhitungan BEP.

Peternak juga mendesak pemerintah memperbaiki tata kelola produksi, termasuk mengawasi perusahaan besar yang memproduksi DOC dan distribusinya.

Persoalannya, jumlah DOC yang beredar, pakan yang masuk, hingga populasi ayam petelur belum sepenuhnya terdata secara terintegrasi.

“Di Magetan saja susah mengetahui DOC yang beredar berapa, pakan yang masuk berapa. Kita juga belum bisa menghitung,” katanya.

Ketiadaan data tersebut membuat pemerintah kesulitan menentukan kuota produksi yang ideal. Jika produksi tidak dikendalikan sesuai kebutuhan pasar, kelebihan pasokan berpotensi kembali menekan harga telur di tingkat peternak.

“Pusat pun ketika kita minta data berapa seharusnya kuota untuk produksi, belum mampu menjawab,” pungkasnya.

Kini, peternak berharap rencana membawa aspirasi ke Jakarta tidak sekadar menjadi ajang menyampaikan keluhan. Mereka menginginkan kebijakan konkret yang mampu menjaga keseimbangan antara produksi, harga telur, biaya pakan, dan keberlanjutan usaha peternakan rakyat.