Jelang Demo 27 Agustus, Bakesbangpol Jatim: Situasi Masih Kondusif
- Pemprov Jawa Timur menyatakan situasi keamanan hingga 26 Agustus 2026 aman dan kondusif menjelang aksi sejumlah kelompok masyarakat di Jakarta.
- Bakesbangpol Jatim berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat serta mengimbau warga tidak terprovokasi narasi media sosial yang belum terverifikasi.
- Pemprov tidak melarang warga berangkat atau menyampaikan aspirasi, sementara kelompok dari berbagai daerah membawa tuntutan berbeda dalam aksi 27 Agustus.
Surabaya, IDN Times - Jelang aksi unjuk rasa sejumlah kelompok masyarakat di Jakarta pada Kamis (27/8/2026), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memastikan kondisi keamanan di wilayahnya masih aman dan kondusif. Pemprov juga mengantisipasi potensi munculnya provokasi maupun isu liar yang beredar di media sosial.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jatim Eddy Supriyanto mengatakan situasi Jatim hingga Rabu (26/8/2026) belum menunjukkan adanya gangguan keamanan yang berkaitan dengan rencana aksi tersebut.
“Secara umum situasi Jawa Timur saat ini aman dan kondusif. Ini karena sinergi yang baik antara Pemda, TNI, Polri, dan semua elemen masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Eddy menegaskan, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terus dilakukan untuk memastikan stabilitas daerah tetap terjaga. Ia meminta masyarakat menyikapi perbedaan pendapat secara proporsional dan tidak mudah terprovokasi.
“Kalaupun ada perbedaan pendapat itu harus yang wajar. Semuanya bisa dibahas, didiskusikan untuk mencari formulasi yang terbaik,” tegasnya.
Eddy juga menyoroti beredarnya narasi “Agustus Gelap” dan “September Gelap” di media sosial. Ia meminta masyarakat tidak langsung mempercayai maupun menyebarluaskan isu tersebut.
“Agustus gelap, September gelap itu mudah-mudahan tidak ada. Itu hanya di media sosial yang harus kita antisipasi supaya tidak terjadi,” katanya.
Ia menegaskan pendekatan Pemprov Jatim bukan dengan membatasi kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi, melainkan mengedepankan komunikasi dan menjaga situasi tetap terkendali.
“Kita cenderung merangkul semua pihak. Kita harus menciptakan Jawa Timur tetap aman, kondusif sehingga investasi semakin meningkat,” ujarnya.
Terkait kemungkinan aksi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya pada 27 Agustus, Eddy menyebut hingga saat ini belum ada informasi mengenai aksi tersebut. “Sementara masih aman, kondusif ya, tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada,” katanya.
Pemprov Jatim juga menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk melarang masyarakat berangkat ke Jakarta maupun melakukan aksi penyampaian pendapat di Surabaya.
“Kami hanya bisa mengimbau, ayo kita tahan masing-masing, kita membuat situasi Jawa Timur, Indonesia aman dan kondusif,” tutur Eddy.
Sejumlah kelompok masyarakat memang dijadwalkan menggelar aksi di Jakarta pada 27 Agustus. Mereka datang dengan latar belakang dan tuntutan berbeda. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), misalnya, membawa tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset serta pemberian hukuman mati bagi koruptor. Sebagian warga Pati bahkan telah berada di Jakarta untuk mengikuti aksi.
Dari Jawa Timur, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) juga disebut akan berangkat ke Jakarta. Namun, kelompok tersebut mengaku membawa agenda berbeda, yakni menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain dua kelompok tersebut, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil juga dijadwalkan turun ke jalan dengan membawa tagar #MerebutKembaliIndonesia.
Dengan beragam agenda tersebut, Eddy meminta masyarakat Jatim tidak terseret arus informasi yang belum terverifikasi dan tetap menjaga stabilitas daerah. “Kalaupun ada perbedaan itu bisa dibahas dengan baik, dengan kepala dingin,” pungkasnya.
