DPRD Desak Pemkot Malang Bebaskan Retribusi Selama Darurat COVID-19
1. Sangat memengaruhi sektor ekonomi
IDN Times/ Alfi Ramadana Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika mengatakan, dalam kondisi darurat ini masyarakat tak bisa berbuat banyak. Tekanan ekonomi akan semakin berat lantaran mereka tak mendapat penghasilan.Â
"DPRD mendorong agar wali kota (Sutiaji) segera membebaskan atau menggratiskan tarikan retribusi pasar dan PDAM bagi warga yang terdampak," ucapnya dikonfirmasi IDN Times, Jumat (3/4).
2. Atasi keluhan masyarakat
Ilustrasi uang (Dok. IDN Times) Made menambahkan, sejauh ini selain penghasilan menurun, masyarakat juga dihadapkan pada situasi sulit. Yakni tagihan yang menumpuk.
"Untuk mekanismenya seperti apa, kami serahkan pada pemkot untuk mengaturnya. Saat ini yang terpenting permasalahan dan keluhan masyarakat teratasi dulu. Listrik sudah dibebaskan oleh pusat. Tinggal daerah mengimbangi kebijakan pusat," ujarnya.
"Kami tahu kok postur APBD. Jadi kami tahu anggaran mana yang bisa digeser untuk mengatasi ini," Made menambahkan.
3. Berharap bebaskan retribusi selama enam bulan
Ilustrasi anggaran. IDN Times/Arief Rahmat Terlepas dari itu, Made meminta paling tidak pemkot bisa menyiapkan skema pembebasan iuran tersebut untuk enam bulan. Untuk pendataan, pemkot bisa bekerja sama dengan dinas terkait atau pihak yang membawahi langsung.Â
"Minimal pembebasan pembayaran itu selama enam bulan atau paling tidak selama masa darurat COVID-19," pungkasnya.Â
