Desak Perpu Omnibus Law, Besok Buruh dan Mahasiswa Turun ke Jalan Lagi

19 Okt 2020, 12:55 WIB

Demo Getol tolak Omnibus Law di sekitar Tugu Pahlawan, Kamis (16/7/2020). Dokumentasi Istimewa

Surabaya, IDN Times - Gelombang penolakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja alias Omnibus Law terus digaungkan massa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol). Massa gabungan pelbagai elemen buruh hingga mahasiswa ini rencananya menggelorakan aksi pada 20-23 Oktober 2020.

"Titik kumpul kami di (sekitar) KBS (Kebun Binatang Surabaya). Baru nanti kalau elemen sudah kumpul, kami longmarch dari KBS ke Grahadi," ujar Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Nurudin Hidayat, Senin (19/10/2020).

1. Libatkan 3 ribu orang, desak Perpu pembatalan Omnibus Law

Aksi menolak Omnibus Law di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, (8/10/2020). IDN Times/Fitria Madia

Aksi bertajuk mobilisasi umum ini akan melibatkan 3.000 orang. Tuntutan yang dibawa ialah desakan kepada Presiden Joko 'Jokowi" Widodo agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) pembatalan Omnibus Law.

"(Kami aksi) Sampai Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Omnibus Law ini," Nurudin menegaskan.

2. Lakukan aksi karena kecewa aspirasi ke Mahfud MD tidak diakomodasi

Menkopolhukam, Mahfud MD (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Aksi ini, lanjut Nurudin, juga ditengarai oleh kekecewaan Getol dengan pemerintah pusat. Pihaknya sudah menyampaikan ke Menko Polhukam, Mahfud MD supaya UU kontroversial ini dicabut. Tapi, aspirasi tersebut justru tidak diakomodasi.

"Beliau (Mahfud MD) mengarahkan kalau ada yang tidak sepakat dengan omnibus dapat menembuh jalur hukum JR (judical review) ke MK (Mahkamah Konstitusi). Artinya, tuntutan kami agar presiden mengeluarkan Perpu itu tidak diakomodir oleh pemerintah pusat melalui Pak Menko (Mahfud) kemarin," ucapnya.

"Makanya kami memutuskan untuk melanjutkan perjuangan secara konstitusial termasuk melakukan judicial review ke MK maupun melakukan aksi-aksi demonstrasi. Itu kan dilakukan UU juga. Jadi demo alat perjuangan yang konstitusional," dia menambahkan.

3. Antisipasi rusuh, peserta aksi wajib beratribut

Demo Getol tolak Omnibus Law di sekitar Tugu Pahlawan, Kamis (16/7/2020). Dokumentasi Istimewa

Sedangkan mengenai potensi kerusuhan pada saat menyuarakan aspirasi, Nurudin dan elemen Getol sudah menyepakati beberapa hal. Pihaknya telah mematangkan aksi ini melalui rapat koordinasi. Isinya, peserta aksi diwajibkan beratribut.

"Untuk buruh ya pakai seragam buruh. Teman-teman mahasiswa menggunakan almamater, mencegah adanya provokator yang masuk ke dalam aksi massa. (Tidak beratribut) Akan dikeluarkan dari barisan, penyusup lah istilahnya," terang dia.