Dahnil Sebut Kembalikan Dana Kemah Pemuda, Kemenpora Belum Terima

Menurut Sekretaris Kemenpora, Gatot Dewa S. Broto, uang senilai Rp2 miliar yang diklaim telah dikembalikan oleh PP Muhammadiyah, ia mengaku sama sekali belum menerima. 

"Saya baru saja mengecek dengan mengontak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang membuat perjanjian dengan Pak Fanani itu," ujar Gatot pada Rabu kemarin. 

Saat ditanya kira-kira apakah orang lain yang menerima dana dari PP Muhammadiyah, Gatot menepisnya dan ia menyebut tidak tahu di mana keberadaan uang Rp2 miliar itu. Lagipula kata Gatot, kalau ingin mengembalikan uang kepada lembaga negara, ada aturan khususnya. 

"Jadi, dari pihak penerima ini, siapa pun ya, karena sudah diatur dalam peraturan menteri keuangan, ya, harus berhubungan dengan internal pemberi, dalam hal ini kan ada PPK," kata Gatot. 

Kalau Muhammadiyah ingin mengembalikan dana kemah itu, maka harus berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen. 

Sementara, kuasa hukum Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Rahardjo, menjelaskan alasan mengapa PP Muhammadiyah akhirnya mengembalikan dana Rp2 miliar tesebut. Yang pasti, kata Trisno, pengembalian uang bukan berarti menunjukkan mereka takut tuduhan korupsi itu benar. Hal itu dilakukan sebagai ekspresi pemuda dalam mempertahankan diri.

"Bukan berarti takut. Di Muhammadiyah tidak boleh ada rasa takut apa pun. Ketika sudah melakukan sesuatu semua harus dipertanggung jawabkan. Takut itu sama Allah," kata Trisno seperti dikutip dari Antara. 

Untuk pengembalian dana tersebut, PP Muhammadiyah mengambilnya dari kas mereka. Menurut dia, pengembalian dana sebesar Rp2 miliar dilakukan karena panitia sudah merasa menyelesaikan semua kegiatan. 

"Memang ada keterkejutan dalam pelaporan ini. Mereka merasa sudah melaksanakan tugas, sudah menjalankan fungsi tetapi mengapa sekarang jadi dipersoalkan," kata dia lagi. 

Walaupun dana kemah sudah dikembalikan oleh PP Muhammadiyah, namun penyidikan terhadap kasus itu masih tetap dilanjutkan polisi. Menurut mereka, dengan adanya pengembalian uang, tidak lantas penyidikan kasusnya dihentikan. 

"Enggak (membuat penyidikan perkara selesai). Jadi, pengembalian uang itu kalau sekarang dikembalikan, (dalam) wujud apa? Karena uang itu di tahun 2017 kan sudah dipertanggungjawabkan kepada Kemenpora," ujar Kasubdit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya AKBP Bhakti Suhendarwan yang dikonfirmasi pada Sabtu pekan lalu. 

Uang yang dikembalikan itu, kata Bhakti, tidak masuk mekanisme kerugian negara karena bukan putusan tuntutan ganti rugi (TGR) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Justru, kata dia, kalau ada pengembalian uang, disinyalir malah ada masalah yang terjadi. 

"Kalau sekarang dikembalikan sebelum ada putusan TGR dari BPK, berarti ini maknanya apa? Berarti, uang itu kan siluman, tidak masuk ke dalam mekanisme kerugian negara. Malah itu memperkuat kalau memang ada masalah," kata dia lagi.