Surabaya, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar fit and proper test untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) melalui mekanisme manajemen talenta. Salah satu kandidat calon Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, Adi Gunita menawarkan konsep digitalisasi menuju kota layak huni.
Adi Gunita adalah Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya. Dalam presentasinya, Adi mengajukan proposal berjudul "Transformasi Perumahan dan Permukiman Surabaya Menuju Kota Layak Huni, Inklusif, dan Berbasis Inovasi Digital". Proposal ini menyoroti dua isu prioritas yang dianggap penting untuk pengembangan Kota Pahlawan.
Adi menjelaskan, isu pertama terkait penanganan kawasan prioritas sektor perumahan dan permukiman. "Isu ini meliputi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kawasan prioritas penanganan (kumuh ringan), serta squatter sebagai bangunan yang berdiri di atas lahan yang dilarang," ujar Adi mengawali paparannya.
Sedangkan isu kedua adalah peningkatan kualitas tata ruang kota. Hal ini meliputi penataan media ruang (reklame), dokumen tata ruang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
"Termasuk pula keselarasan data (sinkronisasi) terhadap perubahan dan perkembangan data baik dalam satu Perangkat Daerah (PD) maupun lintas dinas," tambah Adi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Adi menawarkan lima langkah strategis. Pertama, inovasi strategi penanganan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan nilai ekonomi lokal. Kedua, optimalisasi strategi berbasis penerapan teknologi informasi untuk memperkuat efektivitas pendataan dan pemantauan progress penanganan.
Kemudian yang ketiga yaitu percepatan dokumen sebagai dasar kebijakan dan acuan operasional. Keempat, optimalisasi peran kolaborasi multi-stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Sedangkan kelima yakni, transformasi digital sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas data.
Lebih rinci, Adi memaparkan strategi pemecahan masalah melalui beberapa pendekatan konkret. Strategi pertama, melalui inovasi peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang dilakukan dengan pendekatan place making.
"Langkah ini melibatkan masyarakat aktif dalam program perbaikan lingkungan melalui implementasi Kampung Pancasila, branding Kampung Tematik, serta perbaikan kualitas ruang sekaligus ketahanan ekonomi lokal," katanya.
Strategi kedua adalah optimalisasi pendataan melalui teknologi informasi. Langkah itu dilakukan melalui penguatan perencanaan berbasis data spatial One Map One Policy integrasinya dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).sebagai One Source. Sistem ini adaptif, terintegrasi, dan terukur untuk mendukung smart governance.
"Kemudian pemutakhiran basis data sumber daya lokal dalam konteks permukiman dan tata ruang mendukung perencanaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan," tambahnya.
Strategi ketiga adalah kebijakan spasial tata ruang yang dinamis, termasuk evaluasi dan penyusunan dokumen operasional seperti RDTR dan PZ sebagai tindak lanjut RTRW Kota Surabaya 2025-2045.
Selain itu, penyiapan dokumen penataan reklame berorientasi pada pembentukan image kota, serta penyusunan RTBL yang dapat diterapkan langsung di lokasi yang dikembangkan.
Strategi keempat, penanganan berbasis kolaboratif multi-stakeholder, melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi dalam mendesain serta melaksanakan pembangunan berkelanjutan (co-creation & co-governance).
"Kolaborasi tersebut meliputi peningkatan skema kemitraan pemerintah-swasta (penyediaan apartemen bersubsidi), program social impact partnership mekanisme insentif pada program pembangunan berbasis dampak sosial, dan pemberdayaan komunitas serta organisasi masyarakat dalam implementasi program pembangunan berbasis wilayah dan inklusi sosial," paparnya.
Adi menyimpulkan presentasinya dengan empat poin utama. Pertama, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya fokus pada perbaikan fisik, tetapi juga melibatkan masyarakat dan membentuk lingkungan berkelanjutan melalui place making dan Kampung Pancasila.
"Kemudian implementasi sistem digital serta pemanfaatan big data dan AI dapat meningkatkan efisiensi, ketepatan analisa dan arah kebijakan di dalam Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman," katanya.
Adi optimistis strategi ini sangat memungkinkan dalam mendukung perencanaan yang lebih akurat, responsif, dan berbasis bukti data. "Sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan untuk program prioritas,” imbuhnya.
Selanjutnya yang ketiga, Adi menyebut, tata kelola penyelenggaraan tata ruang kota harus ditunjang dokumen dan regulasi sebagai media operasional. Hal ini diharapkan agar pembangunan merespon kebutuhan kota yang dinamis.
"Sementara yang terakhir adalah sinergi stakeholder antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menciptakan ekosistem pembangunan yang partisipatif dan berkeadilan," tutupnya.