Buntut Mutasi Usai Pilkada Jember, Faida Diperiksa Kemendagri

Tim gabungan yang memeriksa Faida, kata Mirfano, terdiri dari Kemendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta Pemprov Jawa Timur.

Mengetahui Faida dipanggil Kemendagri, Mirfano bersama Wakil Bupati Jember, Muqit Arief langsung menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pejabat strategis. Dalam rapat koordinasi tersebut, Mirfano dan Muqit menyebut apa yang dilakukan Faida memang melanggar Undang-undang.

"Sesuai Undang-undang Pilkada, petahana dilarang melakukan mutasi jabatan, baik definitif, Plt maupun Plh, hingga dilantiknya bupati yang baru. Larangan ini juga disebut dalam surat edaran Mendagri yang dikeluarkan pada 23 Desember 2020," kata Mirfano.

Buntut dari mutasi jabatan yang dilakukan Faida juga mengganggu sejumlah pelayanan publik. Sebab, jabatan mutasi yang baru disandang dinilai tidak legal dan mendapat penolakan dari ASN.

"Ada camat yang diganti oleh bupati dengan Plt. Lalu pejabat Plt itu datang berkantor, namun ditolak oleh staf yang ada di sana. Kan kacau kalau seperti ini. Saya khawatir akan terjadi krisis legalitas yang bisa berdampak pada layanan publik," ujarnya.

Sementara itu, Wabup Jember, Abdul Muqit Arief mengimbau agar seluruh ASN di Pemkab Jember bersabar serta tetap maksimal melayani masyarakat.

"Saya minta kepada seluruh pejabat yang diganti untuk tetap bekerja seperti biasa. Kepada yang ditunjuk (Faida) sebagai pejabat Plt baru, saya minta untuk menahan diri dulu,” ujar Muqit usai rapat koordinasi.

Sebelumnya, Muqit mengetahui akan ada upaya aksi lanjutan untuk melawan kebijakan Faida. Rapat koordinasi yang digelar juga untuk mencegah upaya protes tersebut.

“Ini kan masih masa pandemik. Saya mencegah hal itu, arena itu saya kumpulkan kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) saja agar tidak gaduh,” ujarnya.