Begini Kata Polda Soal Status Putra Risma dalam Kasus Gubeng
Surabaya, IDN Times - Keterlibatan anak sulung Wali Kota Surabaya, Fuad Benardi dengan proyek PT Nusa Konstruksi Enjiniring yang menyebabkan longsornya Jalan Raya Gubeng masih menjadi tanda tanya besar. Bukan sebagai kontraktor maupun pejabat, namun Fuad turut diperiksa di Subdit Tipidkor Dirreskrimsus Polda Jatim, Selasa (26/3).
1. Peran Fuad masih belum jelas
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera menuturkan bahwa hasil pemeriksaan atas keterlibatan Fuad dengan kasus tersebut masih belum rampung. Peran Fuad dalam proyek ini pun masih belum sepenuhnya diketahui polisi.
"Fuad sendiri bukan sebagai PNS, DPR, atau Pejabat. Apakah yang bersangkutan sebagai perantara atau yang memuluskan atau sebagai apa, biar penyidik bekerja dulu. Tunggu waktu," ujar Barung di Mapolda Jatim, Rabu (27/3).
2. Akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
Rupanya pemeriksaan terhadap Fuad tak berhenti pada saat itu saja. Barung mengatakan bahwa polisi akan melakukan pemanggilan kembali terhadapnya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
"Kita akan memanggil yang bersangkutan kembali, kalau peranannya sudah diketahui apa dipanggil sebagai saksi atau yang lainnya," lanjut Barung.
3. Fuad dapat menjadi tersangka
Barung menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan status saksi yang kini disandang oleh Fuad akan naik menjadi tersangka. Hingga saat ini pemeriksaan terkait hal tersebut masih berlanjut.
"Tergantung hasil pemeriksaan. Pemeriksaan bisa berkembang dan akan ada orang lain. Dari awal saya sudah menyampaikan berkali-kali. Saksi bisa naik menjadi tersangka," imbuhnya.
4. Ketua DPRD sempat tuding keterlibatan anak pejabat
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji sempat menyebut adanya indikasi kecurangan dalam proyek PT NKE hingga menyebabkan longsornya Jalan Raya Gubeng tersebut. Ia menuding ada keterlibatan anak salah satu pejabat dalam memuluskan perizinan proyek itu.
"Ada permainan izin yang diindikasikan anak pejabat Kota Surabaya. Ini harus diselidiki, ini bukan sekadar isu tapi sudah umum di kalangan pemkot," ujar Armuji, Rabu (19/12).
