Surabaya, IDN Times - Ratusan masyarakat dari Aliansi Rakyat Surabaya Menggugat menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (22/6/2026). Mereka menutut Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka mundur.
Pantauan IDN Times, massa aksi tiba di titik aksi pukul 15.30 WIB setelah sebelumnya long march dari Taman Bambu Runcing, Jalan Panglima Sudirman. Terlihat mereka membawa panci hingga poster berisi tuntutan.
Perwakilan Rakyat Surabaya Menggugat, Miftahur Rohmah mengatakan, Rakyat Surabaya Menggugat menilai Prabowo-Gibran dinilai gagal menjalankan pemerintahan. Untuk itu, demonstran meminta Prabowo-Gibran mundur. "Jadi teman-teman pers, teman-teman semuanya, mohon disebarkan bahwa memang saat ini sudah saatnya untuk Prabowo-Gibran turun," ujarnya.
Pihaknya menilai, Prabowo-Gibran secara konstitusional, gagal secara etik, dan gagal secara logika kebijakan. Prabowo juga gagal menjamin kesejahteraan bagi masyarakat.
"Terlalu banyak sekali rakyat sipil yang kehilangan ruang hidupnya, rakyat sipil yang kehilangan lahan hidupnya, teman-teman. Jadi, memang seharusnya Prabowo-Gibran turun karena telah gagal secara konstitusi untuk menjamin kesejahteraan semua masyarakat, terutama masyarakat sipil, perempuan miskin kota, disabilitas, dan juga dosen, akademisi yang selalu direpresi, teman-teman," ungkap dia
Selain itu, ia menilai bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengangkangi demokrasi. Hal ini tercermin dari banyaknya aksi yang direpresi.
"Banyak sekali aksi-aksi yang sering sekali direpresi. Kita selalu direpresi saat turun ke jalan. Itu bukan demokrasi, demokrasi sudah dikangkangi. Rule of law, sekarang sudah tidak ada, sekarang adanya, rule by law. Rule*yang dibuat oleh., hukum yang dibuat oleh Prabowo-Gibran, hukum yang dibuat hanya untuk kesenangan mereka, hanya untuk kekuasaan mereka, teman-teman," pungkas dia.
Rakyat Surabaya Menggugat menilai, setidaknya ada 9 hal dasar kegagalan rezim Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka. Mulai dari krisis legitimasi dan pelanggaran etika konstitusional, pengabaian partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan, pelemahan negara hukum dan akuntabilitas kekuasaan.
Lalu militerisasi di ruang sipil dan penyempitan kebebasan sipil, konsentrasi kekuasaan aparat keamanan, krisis lingkungan hidup dan perampasan ruang hidup rakyat, memburuknya kondisi sosial-ekonomi rakyat, menguatnya kartel politik dan oligarki kekuasaan serta kegagalan perlindungan kelompok rentan dan minoritas.
Sementara itu, tiga poin tuntutan yang dibawa massa aksi adalah sebagai berikut;
1. Menuntut Prabowo-Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan konstitusional atas berbagai kegagalan pemerintahan yang telah menimbulkan kerugian bagi rakyat, melemahkan institusi demokrasi, dan mengancam masa depan Indonesia.
2. Menuntut pembentukan pemerintahan transisi sesuai dengan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pemerintahan transisi tersebut harus menjalankan mandat pemulihan demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, perlindungan kelompok rentan dan minoritas, pemulihan ruang hidup rakyat, serta memastikan terselenggaranya proses politik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
3. Mendorong seluruh elemen masyarakat sipil dan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan secara fundamental terhadap sistem politik saat ini, mengingat sistem politik saat ini menjadi sumber lahirnya pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan hanya berpihak pada kepentingan elite dan oligarki.