Baru Separuh Warga Jatim yang Daftar, BPJS Gandeng Kejati

Deputi Direksi BPJS Jatim, Handaryo mengatakan pihaknya saat ini sedang mencanangkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dia menyebut di Jatim warganya yang berhak ikut BPJS Kesehatan hampir 41 juta. "Tapi data yang ada, saat ini baru sekitar 26 juta yang jadi peserta," ujarnya saat di Kejati Jatim, Kamis (8/11).
 

Handaryo menambahkan, dari data tersebut hanya Mojokerto saja yang persentasenya tinggi. Padahal, BPJS sudah berulang kali mengingatkan pimpinan daerah, lembaga kementerian bahkan perusahaan jika ada program JKN. "Untuk di Jatim yang sudah itu mencapi 90 persen di Mojokerto. Surabaya baru 84 persen dan Sidoarjo 81 persen. Yang akan menysul Kota Madiun, mengoptimalkan dana cukai rokok bisa jadi peserta JKN," bebernya.

Demi mengejar target, Handaryo menyampaikan BPjS Kesehatan bersinergi dengan Kejati Jatim. Karena Kejati bisa berperan agar badan usaha yang tidak tertib bisa diingatkan. "Badan Usaha harus mendaftarkan seluruh yang jadi kewajibannya. Regulasi yang dijalankan mungkin ada kelalain. Nah, sinergi dengan kejaksaan bisa membantu mengingatkan agar tertib JKN. Karena konsepnya gotong royong. Sisi Undang-undang mewajibkan ikut," pungkasnya.