Aliansi Malang Bergerak Layangkan 9 Tuntutan ke Pemerintah

Juru Bicara Aliansi Malang Bergerak sekaligus Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM), Maulana Nazil menyampaikan jika ada 9 tuntutan yang mereka sampaikan hari ini. Diantaranya adalah Menurunkan harga pokok dan bahan bakar minyak yang semakin membebani masyarakat. Menghentikan program yang membebani APBN dengan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) apabila terbukti tidak efektif, tidak tepat sasaran, dan tidak berdampak signifikan.

Ketiga, mendesak DPR RI dan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Menolak kebijakan dan regulasi/potensi yang mengancam demokrasi. Mendesak DPR RI dan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Keenam, menjamin keamanan distribusi obat demi menurunkan beban biaya kesehatan masyarakat. Menghentikan deforestasi dan alih fungsi lahan yang mengancam masa depan Indonesia. Melakukan reformasi birokrasi pemerintah berdasarkan meritokrasi dan kompetensi, alih-alih berbasis afiliasi politik. Yang terakhir, menagih janji DPR dan menuntut DPRD Kota Malang untuk menyampaikan hasil tindak lanjut serta langkah konkret yang transparan atas tuntutan yang telah diterima dari massa aksi sebelumnya pada 15 Juni 2026.

"Kami ingin menindaklanjuti apa yang kemudian menjadi tuntutan aksi pada hari Senin kemarin, dengan beberapa poin tambahan. Terutama yang kami soroti adalah terkait RUU Perampasan Aset, deforestasi, kemudian RUU tentang Polri, semuanya sudah kami sampaikan dengan baik," terangnya.

Nazil mengungkapkan jika DPRD Kota Malang telah menyepakati dan berkomitmen bersama untuk menyatakan sikap menerima tuntutan dari mahasiswa, dan berkomitmen untuk mengawal kepada DPR RI yang berada di pusat. Meskipun tidak ada tenggat waktu yang diberikan oleh massa aksi kepada para wakil rakyat ini, tapi mereka berkomitmen untuk selalu mengawal melalui beberapa koordinator aksi, salah satunya dengan selalu melakukan follow up terkait apa yang kemudian menjadi poin tuntutan mereka.

"Tadi mereka (DPRD Kota Malang) menyampaikan hanya sebatas kami akan menerima dan mencoba untuk menyuarakan kepada pusat. Karena kata mereka, ranahnya mereka hanya bisa menyampaikan. Untuk kemudian memutuskan dan lain sebagainya, itu berada di ranahnya pusat," jelasnya.

Nazil mengungkapkan jika mereka puas dengan hasil diskusi bersama DPRD Kota Malang hari ini, karena semua fraksi bersepakat dan berkomitmen untuk bagaimana menyuarakan ini kepada pusat. Meskipun berapa mereka menyadari bahwa banyak dari jawaban-jawaban para wakil rakyat ini masih normatif, tidak sesuai substansi yang ditanyakan oleh massa aksi. Apalagi diskusi sempat memanas karena perwakilan fraksi Gerindra, Danny Agung dan Rimzah, tetap menolak usulan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (SPPG).

"Terkait Partai Gerindra sendiri, tadi sudah saya sampaikan bahwa semua fraksi menyepakati berbagai macam tuntutan. Meskipun bisa kita ketahui bersama Gerindra ini menjadi partai yang paling pro dengan pemerintah, tadi juga berbilang bahwa komitmen untuk mengawal tuntutan dari massa aksi," jelasnya.

Lebih lanjut, Nazil juga menyampaikan jika mereka kecewa pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah, yang mengaku bahwa anggota DPRD Kota Malang dari fraksi Gerindra tidak ada satupun yang memiliki SPPG. Pasalnya setelah ditelusuri, ternyata ada anggota DPRD Kota Malang ada yang memiliki SPPG. Pernyataan ini disampaikan Rimzah saat menemui para demonstran pada Senin (15/6/2026) lalu.

"Kalau dalam analisis kami, saya rasa itu jawaban untuk mengamankan bagaimana kondusivitas di massa aksi. Jadi yang paling penting adalah mereka selalu berkomitmen untuk bagaimana menyuarakan apa yang kemudian menjadi poin-poin tuntutan yang kami berikan," pungkasnya.