Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) turun tangan adanya Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare (ha) di laut wilayah Sidoarjo. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur (Jatim) pun melakukan investigasi.
"Dinas Kelautan Jatim akan melakukan investigasi terkait temuan HGB yang di atas laut Surabaya dan akan menerjun Tim Kalapangan dan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait," ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim, Isa Anshori, Selasa (21/1/2025).
Isa pun menjelaskan bahwa ada aturannya untuk pemanfaatan tata ruang laut. Sehingga tidak bisa jika ada HGB dengan ratusan hektare muncul. "Pemanfaatan ruang laut di Jatim antara 0-12 mil harus berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2023 tentang RTRW Jatim," katanya.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim), Adhy Karyono angkat bicara soal munculnya Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare (ha) di wilayah laut Surabaya - Sidoarjo. Menurutnya, hal itu tidak boleh. "Pada prinsipnya itu belum bisa dilakukan. Kalau ini terjadi, kita akan tertibkan sesuai kebijakan dari pusat," tegasnya saat di Blitar, Selasa (21/1/2025).
Adhy menjelaskan, Pemerinrah Provinsi (Pemprov) hanya mengurusi perihal tata ruang laut untuk zoba industri dan zona biota laut. Sementara soal penerbitan HGB merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Kami tunggu hasil verifikasi dari kanwil BPN (Surabaya/Jatim)," katanya. "(Soal aturan), Kami mengikuti kebijakan pusat," imbuh Adhy.
Berdasarkan penelusuran IDN Times melalui website bhumi.atrbpn.go.id, informasi data layer wilayah tersebut ada dua bidang tanah. Keduanya berstatus Hak Guna Bangunan (HGB).
Satu HGB meliputi daratan Kecamatan Sedati, Sidoarjo hingga ke arah lautan lepas. HGB itu tertulis nomor identifikasi bidang tanah (NIB) 00182 dengan luas 2.851.652 meter persegi. Kemudian, HGB kedua membentang di wilayah laut dan sedikit menyentuh daratan Sidoarjo. HGB itu tertulis NIB 00030 dengan luas 1.523.655 meter persegi.