Surabaya, IDN Times - Sebanyak 446 sumur bor milik warga di Kabupaten Bangkalan mengeluarkan cairan bercampur minyak. Ratusan sumur itu tersebar di delapan desa yang berada di empat kecamatan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) kini masih menunggu rekomendasi resmi dan usulan calon pengelola dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan sebelum ratusan sumur tersebut diajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Kepala Dinas ESDM Jatim, Aftabuddin Rijaluzzaman mengatakan, pengajuan kepada pemerintah pusat tidak hanya mencakup titik-titik sumur, tetapi juga harus disertai nama calon pengelolanya.
“Pengusulan ini harus diikuti oleh bupati, oleh pemerintah daerah sendiri, mengusulkan siapa calon pengelolanya. Jadi, sekaligus sumur dan calon pengelolanya untuk diusulkan,” ujarnya, Kamis (24/9/2026).
Dari total 446 sumur, calon pengelolanya nantinya dapat berasal dari tiga unsur, yakni koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), atau badan usaha milik daerah (BUMD).
Setelah usulan dari Pemkab Bangkalan masuk, Pemprov Jatim akan memberikan rekomendasi gubernur. Selanjutnya, seluruh usulan dikirimkan ke Kementerian ESDM untuk menjalani proses verifikasi.
Artinya, keberadaan 446 sumur tersebut belum otomatis memberikan kewenangan kepada warga untuk mengambil ataupun mengolah minyak yang keluar dari sumur.
Sebelumnya, tim SKK Migas bersama Pemprov Jatim dan Pemkab Bangkalan telah melakukan pengecekan lapangan pada Senin (21/9/2026). Salah satu agenda pengecekan adalah memastikan titik koordinat sumur sekaligus melihat kondisi lapangan, aspek keselamatan, serta potensi ekonominya.
Temuan ratusan sumur tersebut bermula dari aktivitas warga yang sebenarnya ditujukan untuk mendapatkan air bersih. Namun, dari sejumlah pengeboran, air yang keluar justru bercampur dengan konsentrat minyak yang cukup pekat.
Kondisi tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah daerah untuk diteliti lebih lanjut, terutama menyangkut keekonomian dan keberlanjutan pemanfaatannya.
Di tengah potensi ekonomi tersebut, aspek keselamatan menjadi perhatian utama. SKK Migas menyatakan sumur bor yang berdasarkan pemeriksaan terbukti memiliki kandungan gas metana tinggi wajib ditutup menggunakan prosedur pengecoran khusus untuk mencegah risiko ledakan.
Selain itu, warga belum diperbolehkan mengelola, memurnikan, ataupun memperjualbelikan minyak yang keluar dari sumur tersebut secara mandiri. Pemanfaatan ratusan sumur itu masih menunggu proses resmi pemerintah. Kementerian ESDM menjadi pihak yang akan melakukan verifikasi berdasarkan usulan pemerintah daerah, termasuk terkait calon pengelola masing-masing sumur.