42 Dapur MBG Berhenti Operasional, Emil Tegaskan Tak Ganggu Distribusi
- 42 dapur MBG di Jawa Timur berhenti operasional
- Pemerintah Provinsi Jatim melakukan pendataan dan evaluasi menyeluruh
- Distribusi MBG ke sekolah tetap berjalan dengan skema pengalihan distribusi ke SPPG terdekat
Surabaya, IDN Times – Sebanyak 42 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur (Jatim) menghentikan layanan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim kini tengah melakukan pendataan dan evaluasi menyeluruh untuk memastikan penyebab terhentinya operasional puluhan SPPG tersebut.
Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak, mengatakan kondisi tersebut tidak berdampak pada distribusi MBG ke sekolah-sekolah. Pemprov Jatim memastikan layanan tetap berjalan dengan skema pengalihan distribusi ke SPPG terdekat.
“Yang tutup atau belum berjalan ini jumlahnya sekitar 42. Saat ini kami masih mengumpulkan informasi detail, apakah karena aspek operasional yang belum memenuhi catatan Badan Gizi Nasional (BGN), atau karena kendala administratif seperti pencairan dana,” ujar Emil, Minggu (11/1/2026).
Emil menjelaskan, sebagian besar SPPG sebenarnya mulai beroperasi sejak 8 Januari 2026. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat dapur MBG yang belum berjalan optimal atau harus menghentikan layanan sementara sambil menunggu perbaikan teknis.
Pendataan dilakukan secara dinamis melalui grup Satuan Tugas MBG yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta BGN. Data operasional SPPG terus diperbarui seiring perkembangan di lapangan.
“Datanya sangat dinamis, bisa berubah setiap hari. Karena itu kami terus update melalui Satgas MBG,” katanya.
Sebagai gambaran, di Kabupaten Gresik, Emil menyebut terdapat 38 SPPG yang mulai beroperasi pada 8 Januari dan 27 SPPG pada 9 Januari 2026. Di sisi lain, masih ada SPPG yang belum berjalan karena sedang mencari solusi pendanaan dan pemenuhan standar operasional.
Dalam skema penanganan, Pemprov Jatim berperan sebagai penghubung komunikasi antara Satgas MBG di daerah dengan perwakilan BGN di Jatibarang. Sementara penetapan status operasional dan klasifikasi SPPG sepenuhnya menjadi kewenangan BGN.
Meski demikian, Emil menegaskan tidak ada penghentian distribusi MBG ke sekolah. Sekolah yang sebelumnya dilayani SPPG yang berhenti sementara langsung dialihkan ke dapur terdekat.
“Distribusi tetap berjalan. Sekolah-sekolah yang terdampak ditangani oleh SPPG terdekat agar program MBG tidak terhenti,” tegasnya.
Emil juga menekankan pentingnya komunikasi satu pintu terkait data dan status SPPG agar informasi yang disampaikan ke publik tetap akurat. “Kami menjembatani komunikasi. Untuk penyampaian resmi ke publik, kami serahkan ke BGN karena datanya terus bergerak,” pungkasnya.
