135 Kepala BUMD-Birokrasi Pemprov Jatim Ikuti Retreat 2026

Surabaya, IDN Times - Sebanyak 135 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengikuti Jatim Retreat 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Kamis (15/1/2026) kemarin. Retreat ini diikuti oleh unsur birokrasi BUMD, RSUD, hingga penyelenggara layanan publik di Jawa Timur.

Dalam Retreat tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, forum ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan, memperkuat komitmen bersama, serta memastikan seluruh elemen pemerintahan di Jawa Timur bergerak dalam satu frekuensi yang sama.

"Forum ini merupakan momentum untuk menyatukan arah, memperkuat komitmen, dan memastikan seluruh elemen birokrasi, BUMD, serta layanan publik di Jawa Timur bergerak dalam satu frekuensi yang sama di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis,” ujarnya.

Khofifah menilai tantangan pembangunan daerah saat ini semakin kompleks, seiring diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, serta adanya penyesuaian transfer ke daerah.

Instruksi Presiden tersebut, membawa tiga mandat utama yang harus menjadi pedoman bersama. Yakni penguatan tata kelola belanja, optimalisasi sumber pendanaan kreatif, serta peningkatan kualitas layanan publik yang terukur.

"Oleh karena itu, tema Creative Financing & Value For Money menjadi sangat relevan. Creative financing bukan sekadar alternatif teknis pembiayaan, tetapi juga strategi kepemimpinan dan tata kelola untuk mengombinasikan APBD dengan berbagai sumber pembiayaan non-anggaran secara akuntabel, transparan, dan patuh regulasi,” ungkapnya.

Khofifah menambahkan setidaknya terdapat tiga hal penting dalam menciptakan creative financing. Pertama, mencari sumber pendapatan baru, kedua, mengubah pola pikir eksklusif menjadi inklusif dan ketiga, menggeser mindset dari revenue ke profit, serta dari spending or earning menjadi spending and earning.

Terkait pencarian sumber pendapatan baru, Khofifah menegaskan pemerintah tidak boleh membebani masyarakat. Sebaliknya, Pemprov Jatim harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk membuka ruang investasi sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi, termasuk bagi UMKM.

"Aset lahan milik pemprov itu sangat banyak dan tersebar di berbagai kota/kabupaten. Ada banyak wali kota yang minta untuk KSO (Kerja Sama Operasi). Kalau ini dimaksimalkan bisa menjadi sumber pendapatan baru. Dan tetu saja tidak membebani masyarakat," katanya.

Selain aset, sektor perikanan juga dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan baru. Jawa Timur, kata Khofifah, memiliki Grand Parent Stock (GPS) untuk jenis ikan tertentu yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung program nasional, termasuk perluasan area budidaya ikan pada 2025.

"Jadi sebetulnya ada banyak cara untuk dapatkan sumber pendapatan baru. Hal-hal kecil bisa kita maksimalkan dari UPT kecuali UPT dinsos dan PPA. Ini hanya bisa terjadi, kalau kita membangun perspektif yang inklusif. We have to open minded," imbuhnya.

Secara khusus, Khofifah juga menekankan agar pelayanan publik yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berjalan efektif dan efisien. Jika terdapat perizinan yang dapat diselesaikan dengan cepat, maka harus segera diterbitkan.

"Saya pesankan, tolong UPT-UPT ini dikelola dengan baik sehingga spend of control ini tidak terlampau jauh. Kerja kita adalah memberikan layanan publik yang terbaik kepada masyarakat dan tidak membebani masyarakat," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Khofifah kembali menekankan pentingnya perubahan mindset birokrasi, dari pola pikir penghabis anggaran menjadi pencipta nilai, dari orientasi output menuju outcome, serta dari rutinitas menuju pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat.

"Birokrasi harus bergerak menciptakan nilai dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Ini hanya akan terjadi jika kita mampu memberi teladan serta kontrol hingga ke UPT-UPT agar pelaksanaan kebijakan benar-benar efektif," pungkasnya.

Dalam Jatim Retreat 2026 tersebut, turut hadir sebagai narasumber Guru Besar ITS Surabaya, Prof. Mohammad Nuh, yang memaparkan materi terkait kepemimpinan dan creative financing dalam pemerintahan.

Dari sisi kepemimpinan, Prof. Nuh menekankan bahwa kekuatan leadership tidak semata ditentukan oleh figur pemimpin, melainkan oleh kualitas para pengikut di sekitarnya.

"Dalam sebuah organisasi, followers itu 80 persen dan leader hanya 20 persen, sehingga kalau menjadi pemimpin jangan hanya meng-upgrade diri sendiri tetapi juga yang lain. Leadership akan semakin kuat kalau followership kuat, dan akan semakin baik jika keduanya sama-sama kuat," jelasnya.

Sementara dari aspek keuangan, Prof. Nuh menegaskan pentingnya pencarian sumber pendanaan baru sebagai penguat APBD. Selain itu, pengelolaan BUMD juga perlu diarahkan tidak lagi sekadar mengejar pendapatan, tetapi berorientasi pada keuntungan.

"Harus ada sumber pendapatan lain yang bisa kita dapatkan di luar APBD. Kalau ada sumber lain, maka APBD kita akan semakin kuat," ucapnya.

"Begitu juga BUMD harus rubah mindsetnya dari revenue oriented menjadi profit oriented. Karena yang dicari itu bukan pendapatan tetapi keuntungan. Profitability menjadi key-nya," pungkasnya.