Keluhan Soal Bansos Terbanyak, Pemkot Surabaya: Hanya 20 Laporan
Ilustrasi penerima bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19 (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Surabaya, IDN Times - Pemerintah Kota Surabaya mendapat laporan terbanyak dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Bantuan Sosial (Bansos) yaitu sebanyak 24 laporan. Namun Pemkot membantah lantaran berdasarkan data yang mereka miliki, hanya ada 20 laporan masuk.
1. Pemkot merasa hanya dapat 20 laporan
Ilustrasi penerima bantuan sosial. ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanKepala Inspektorat Kota Surabaya, Rachmad Basari mengatakan bahwa pihaknya baru menerima 20 laporan melalui aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi (Jaga) Bansos milik KPK. Data ini memiliki selisih sebanyak 4 laporan dari yang diumumkan oleh Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati Kuding.
"Kita lihat di loginnya pemkot 4 laporan itu belum masuk. Berarti oleh KPK itu belum diteruskan ke Pemkot karena masih perlu diverifikasi. Kan laporan itu harus diverifikasi dulu oleh KPK sebelum diteruskan ke pemerintah kota atau kabupaten untuk ditindaklanjuti," ujar Basari, Selasa (7/7/2020).
2. Kemungkinan masih diverifikasi KPK
(Ilustrasi gedung KPK) IDN Times/Vanny El RahmanBasari menjelaskan, tiap ada laporan yang masuk melalui aplikasi Jaga Bansos akan dinilai kelayakannya terlebih dahulu oleh KPK. Setelah itu, akan dilanjutkan ke pemerintah daerah atau provinsi untuk ditindaklanjuti.
"Nah, setelah itu kita langsung tindaklanjuti, kemudian mengirim laporan tindaklanjut hasil pengaduan ke web itu kembali. Nanti oleh KPK begitu dinyatakan oke, statusnya selesai,” jelasnya.
3. Sebanyak 15 laporan telah selesai
Ilustrasi penerima bantuan sosial. ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanDari 20 laporan itu pun, lanjut Basari, 15 di antaranya sudah berstatus selesai. Artinya Pemkot Surabaya telah selesai menindaklanjuti kasus hingga ke pelapor. Sementara 1 kasus lainnya masih di berada dalam proses tindak lanjut.
"15 status selesai dan 1 dalam proses ditindaklanjuti. Sedangkan 4 laporan, belum ada respon dari pelapor (status dari KPK)," tuturnya.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Terima Mesin PCR dari PT HM Sampoerna
4. Pemkot mendapat laporan terbanyak
(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)Sebelumnya, KPK mengumumkan adanya 621 laporan masuk melalui Jaga Bansos KPK. Keluhan yang disampaikan pun beragam, namun paling banyak, para pelapor mengaku sudah mendaftar tapi tak mendapat bantuan. Ratusan laporan ini kemudian diteruskan ke 205 pemerintah daerah dan provinsi. Pemkot Surabaya menduduki posisi pertama sebagai Pemda dengan laporan terbanyak.
"Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat berjumlah 17 laporan, diikuti oleh Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati Kuding Senin (7/7/2020).
Baca Juga: KPK: Ada 621 Laporan Masyarakat Terkait Penyaluran Bansos COVID-19
