Serikat Buruh Perkebunan Jember Tuntut Direksinya Turun Jabatan

2. Buruh tidak sepakat kebijakan direksi baru

Sejak bekerja di PDP mulai Senin 18 Oktober 2021, kata Dwiagus, jajaran direksi tidak memahami tentang perusahaan perkebunan. Tiga direksi juga akan mengambil langkah mengatasi persoalan finansial dengan hutang pada bank dan mendatangkan investor dari luar.

Buruh lebih memilih mandiri dalam memperbaiki finansial perusahaan, sebab masih ada celah untuk didukung melalui APBD.

"PDP Kahyangan memiliki hak atas penyertaan modal senilai Rp 100 miliar dari APBD, yang bisa digunakan selama kondisi perusahaan sedang sakit," ujarnya.

"Maka kami minta segera turunkan 3 direksi karena tidak sesuai dengan Permendagri No 37. 2018 yang menyebut kriteria calon direksi, antara lain memiliki pengalaman yang memadai di perusahaan," jelasnya.

Para buruh juga menulai proses seleksi jajaran direksi tidak transparan. Bupati dinilai memaksa melantik tiga direksi, tanpa ada penjelasan kepada perwakilan buruh pada 15 Oktober 2021. Kendati buruh sudah melayangkan surat tiga kali untuk meminta penjelasan proses seleksi terbuka sejak April 2021.