Bawaslu Banyuwangi Bentuk Pokja untuk Awasi Protokol COVID-19

2. Siap beri sanksi adminstratif hingga pembubaran kampanye

Selanjutnya, pihaknya akan melarang sejumlah aktivitas kampanye yang berpotensi mengumpulkan banyak massa, konser, maupun arak-arakan, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 13 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut, pasangan calon, partai politik, tim kampanye dilarang menghadirkan masa pendukung.

Setiap pertemuan terbatas, tatap muka, kata Hasyim, juga harus dilakukan dengan jumlah massa terbatas, maksimal 50 orang dengan protokol kesehatan. Selebihnya hanya diperbolehkan menggunakan komunikasi via daring.

Bila melanggar, akan dikenai sanksi tertulis atau administratif hingga pelarangan kampanye selama 3 hari. Bila tetap akan dilakukan, kampanye bisa dihentikan atau dibubarkan.

"Kalau aturan kampanye iya, tapi ada pidananya juga, baik kampanye maupun pelanggaran protokol. Berkaca saat masa pendaftaran lalu, terjadi kerumunan masa di luar kantor KPU akibat pendukung masing-masing bapaslon membludak. Tentu ini sangat rentan menjadi klaster baru penularan COVID-19. Kami tidak ingin itu terjadi," jelasnya.