TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ratusan Masyarakat Lamongan Tolak Aksi People Power

Aksi juga memberikan dukungan kepada KPU

IDN Times/Imron

Lamongan, IDN Times - Gelombang aksi penolakan People Power terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kali ini Aliansi Masyarakat Lamongan Peduli Negeri (MASLAM PERI) menggelar aksi yang sama. 

Dalam orasinya, mereka menentang keras People Power, karena dianggap dapat memicu keretakan antar sesama masyarakat di Indonesia. "Kami secara tegas menolak adanya aksi People Power yang kami nilai dapat memperkeruh suasana bangsa Indonesia dan memecah belah persatuan," kata salah satu Korlap aksi Marjuki, Rabu (15/5).

1. Masyarakat diminta untuk menunggu hasil keputusan KPU

IDN Times/Imron

Jika ada pihak-pihak yang tidak terima dengan lembaga penyelenggara pemilu, mereka menyarankan untuk menempuh jalur hukum. People Power  dinilai dapat memprovokasi masyarakat sehingga berimbas pada situasi keamanan di masyarakat.

 "Jangan sampai membuat retorika yang membuat suasana semakin tidak kondusif. Mari hargai jerih payahnya KPU, Bawaslu. Tunggu keputusan dari mereka," katanya.

Baca Juga: Tiba-tiba ada Deklarasi Tolak People Power di Peringatan Bom Surabaya

2. Masyarakat tidak boleh terpancing dengan provokasi

IDN Times/Imron

Aksi itu juga menyuarakan penolakan segala bentuk gerakan delegetimasi pemilu serentak. Peserta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan, serta mengedepankan jalur hukum. "Kita harapkan masyarakat juga lebih bijak dan tidak mudah terpancing provokasi dari pihak yang tidak menginginkan pemilu ini damai," imbuhnya.

3. Berikan dukungan kepada lembaga penyelenggara pemilu

IDN Times/Imron

Selain itu, aksi yang digelar puluhan masyarakat asal Lamongan ini juga memberikan dukungan kepada pihak lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU yang sudah bekerja dengan baik tanpa mengenal waktu.

"Kami juga memberikan dukungan penuh terhadap KPU atas kinerjanya. Dan menyayangkan pihak-pihak yang dengan sengaja menyudutkan lembaga KPU. Padahal kami mengganggap KPU adalah lembaga independen," katanya.

Baca Juga: Massa Aksi di Depan Bawaslu Jatim Tak Mau Disebut People Power

Berita Terkini Lainnya