TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Jatim

Pemprov: Keluhan Risma Bisa Langgar Etika Kedokteran

Risma mengeluh banyak pasien luar kota dirawat di Surabaya

Ketua Gugus Tugas Kuratif Satgas Penanganan COVID-19 Jatim, dr Joni Wahyuhadi saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Senin (11/5). Dok istimewa
Verified
Fitria Madia

Surabaya, IDN Times - Gugus Tugas penanganan COVID-19 Jawa Timur meminta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meninjau kembali pernyataannya terkait rumah sakit di Surabaya yang dipenuhi pasien COVID-19 luar kota. Pasalnya, jika sampai membatasi pasien luar Kota Surabaya maka hal tersebut dinilai melanggar etika kedokteran.

1. Bisa melanggar etika kedokteran

Ketua Tim Gugus Tugas Kuratif Penanganan COVID-19 Jatim, dr. Joni Wahyuhadi. Dok.IDN Times/Istimewa

Hal ini disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Kuratif Satgas Penanganan COVID-19 Jatim, dr Joni Wahyuhadi. Ia menuturkan bahwa tindakan pembatasan akses kesehatan warga luar kota bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika kedokteran.

"Merawat pasien itu tidak boleh dibedakan berdasarkan ras, suku, agama, kedaerahan, politik. Itu etika kedokteran. Jadi artinya kalau Pemprov buat rumah sakit khusus provinsi Jatim, orang Kalimantan, orang Jawa Tengah gak boleh masuk itu gak etis. Tidak diperkenankan di dunia kedokteran," ujar Joni saat konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Senin (11/5).

Baca Juga: IDI dan Persi Sarankan Buat RS Karantina COVID-19, Risma Menolak

2. Joni ragukan data Risma

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat bertemu dengan IDI dan Persi, Senin (11/5). Dok. Humas Pemkot Surabaya

Lebih lanjut, ia meragukan pernyataan Risma yang mengatakan bahwa 50 persen, bahkan mayoritas pasien COVID-19 di Surabaya merupakan pasien luar kota. Joni yang juga merupakan Dirut RSUD dr Soetomo ini menyampaikan data yang berkebalikan dari pernyataan Risma.

"RS Soetomo yang saya tahu persis, 92 persen itu masyarakat Surabaya. Saya gak tahu rumah sakit luar ya, tapi sepertinya datanya harus di-update karena di Soetomo tidak berbicara seperti itu," tuturnya.

3. Jumlah pasien rujukan tak pengaruhi peta sebaran COVID-19

Ketua Tim Gugus Tugas Kuratif Penanganan COVID-19 Jatim, dr. Joni Wahyuhadi, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, serta Ketua Rumpun Tracing Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, dr Kohar Hari Santoso. Dok.IDN Times/Istimewa

Kemudian Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak menambahkan, data sebaran pasien positif COVID-19 yang selama ini disampaikan merupakan data berdasarkan domisili pasien, bukan tempat perawatan pasien. Sehingga jumlah pasien yang dirujuk ke Surabaya tidak mempengaruhi data tersebut.

"Jadi bukan pasien dari kota lain lalu dianggap di kota tempat dia dirawat itu, bukan," sebut Emil.

Baca Juga: RS Selalu Penuh Pasien Luar Kota, Risma Sambat ke IDI dan Persi

Topik:
Tri Rismaharini
COVID-19
Berita Terkini Lainnya

Blusukan di Malang, Jokowi, Prabowo, dan Erick Diserbu Emak-emak

Pemkot Surabaya Bikin Ruang Anak Menyuarakan Pendapat

Begini Sikap Forum Dekan FK Soal Pengesahan UU Kesehatan

Khofifah Mulai Bergerak dengan 'Seragam' Muslimat NU 

Penyelamatan Dramatis ODGJ Terjebak dalam Rumah Terbakar di Ngawi 

Anggota DPRD Ngawi Meninggal Jadi Korban Tabrak Lari

Dapat Predikat Provila, LPA Tetap Beri Catatan ke Jatim

Kemiskinan Jatim Tertinggi, Khofifah Bilang Turun Banyak 2 Tahun Ini

Jokowi ke Malang Bareng Prabowo dan Erick, Bantah Perjodohan Politik

Gempa Pacitan, BPBD Jatim Pastikan Nihil Kerusakan