KDRT di Surabaya Naik Selama Pandemik, RUU PKS Diharap Jadi Solusi

2. Pandemik jadi salah satu faktor

Fauzy menduga, kenaikan kasus KDRT selama 2020 ini salah satunya diakibatkan oleh pandemik COVID-19. Dari kasus-kasus yang ia tangani, para tersangka berdalih stres mengenai kondisi ekonomi. Namun tentu saja, memukuli istri bukan merupakan jalan keluar untuk melepaskan stres akibat pandemik.

“Detailnya tentu ada banyak. Tapi asumsi saya, kebanyakan karena dampak pandemic dan WFH yang diberlakukan pada tahun 2020,” ungkap Fauzy.

Pendapat serupa juga diserukan oleh Siti. Menurutnya, WFH dan kebijakan physical distancing membuat para korban sering bersama pelaku KDRT di dalam satu atap. Akibatnya, potensi terjadinya KDRT akan semakin besar.

Selain itu, tekanan-tekanan mental yang terjadi selama pandemik juga membuat seseorang lebih rentan untuk melakukan kekerasan kepada orang terdekatnya. Apalagi, jika orang tersebut memang memiliki anger issue lantaran tak terbiasa mengontrol emosinya dengan baik.

“Otomatis waktu bersama pelaku semakin panjang. Efek WFH juga membuat anggota keluarga mengalami kesesakan dan ketegangan, sehingga anggota keluarga mudah ter-trigger untuk melakukan tindakan agresi atau kekerasan pada anggota keluarga yang lain,” terangnya.

Belum lagi, lanjut Siti, selama pandemik banyak permasalahan ekonomi di masyarakat mulai dari sepinya pembeli, pemotongan gaji, bahkan pemecatan. Kondisi ini juga menambah tekanan bagi seseorang hingga ia mudah menjadi pelaku KDRT dan membahayakan anggota keluarganya.

3. Korban KDRT butuh payung hukum lebih

Sebenarnya, berbagai upaya pencegahan KDRT sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satunya dari Pemerintah Kota Surabaya yang membentuk Kader Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM). Kader PKBM terletak di masing-masing kecamatan di Kota Surabaya. Mereka bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus KDRT di Kota Surabaya. Namun nyatanya, kekerasan demi kekerasan masih terus terjadi dalam lingkungan keluarga.

Menurut Siti, salah satu langkah untuk mencegah KDRT adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Dengan demikian, para pelaku KDRT bisa memiliki peluang lebih besar untuk dihukum sesuai dengan kekerasan yang telah ia lakukan kepada keluarganya. Sehingga, pelaku diharapkan bisa mendapat efek jera dan menjadi contoh agar kasus serupa tak terulang lagi.

“Sekarang ini payung hukum untuk kekerasan tidak mencukupi untuk memberikan keadilan bagi korban. Para pendamping dan penyidik di lapangan pasti memahami terkait keterbatasan ini. Sulitnya mencari bukti atau saksi kekerasan seksual, hukum yang tidak memungkinkan terobosan, sementara dampaknya bagi korban sangat buruk,” jelasnya.

Hingga saat ini, para pelaku KDRT bisa dijerat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sesuai yang tercantum pada ketentuan pidana dalam Bab VIII. Hanya saja, hukuman maksimal yang akan didapatkan oleh sang pelaku adalah penjara 5 tahun jika menyebabkan luka atau cacat hingga tak bisa bekerja dan maksimal 15 tahun jika menyebabkan hilangnya nyawa. Tapi tentu saja, korban juga membutuhkan berbagai macam jaminan pendampingan dan perlindungan yang diatur lebih lengkap dalam RUU PKS.