TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

PSI Gelar Aksi Sobek Amplop Cokelat di Depan Gedung DPRD Kota Malang

Simbol berantas suap

IDN Times/Bela Ikhsan As'at

Malang, IDN Times - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, bersama kader PSI lainnya datang ke Gedung DPRD Kota Malang, pada Senin (28/1). Mereka melakukan aksi dengan membawa amplop cokelat.

Amplop cokelat itu untuk mengingatkan kembali dengan kasus suap pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2015 yang menjerat 41 anggota DPRD Kota Malang. 

"PSI beritikad untuk menghapuskan praktik-praktik 'amplop' yang diterima oleh DPR," ungkap Grace di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (28/1).

Baca Juga: KPK: Walau Gaji Kepala Daerah Dinaikan Tak Menjamin Cegah Korupsi

1. Korupsi sebagai bentuk pencurian

IDN Times/Bela Ikhsan As'at

Menurut Grace, praktik korupsi itu bukan tentang masalah sedikit atau banyaknya uang yang dikorupsi. Akan tetapi, korupsi menurutnya sebagai suatu bentuk pencurian yang telah menghilangkan hak-hak rakyat yang seharusnya diberikan. 

"Tidak ada korupsi kecil dan korupsi besar. Semua itu namanya pencurian," terangnya.

2. Internal PSI lakukan seleksi yang sangat teliti

IDN Times/Bela Ikhsan As'at

Dalam aksinya, Grace menerangkan bahwa dalam internal PSI terdapat proses seleksi yang sangat teliti untuk mencalonkan di DPR dari jabatan atas hingga kebawah. Proses seleksi yang baik itu dilakukan untuk menghindari praktik gaji buta bagi kader PSI yang diterjunkan untuk duduk di kursi dewan.

"Tentunya seleksi yg baik karena tidak mungkin kita bisa memiliki wakil rakyat yg bekerja dengan baik kalau dari proses seleksinya saja tidak jelas," katanya.

3. Mengerahkan tim independen untuk menyeleksi caleg

IDN Times/Bela Ikhsan As'at

Untuk mencegah menjamurnya praktik korupsi, Grace mengatakan, PSI membentuk sebuah tim independen untuk menyeleksi kader-kadernya yang akan dicalonkan sebagai calon legislatif. Tim independen itu melibatkan kader PSI dan masyarakkat umum.

"Proses seleksi dari PSI sangat transparan. Bahkan, kami menurunkan tim independen dalam proses penyeleksian untuk menjadi DPR. Dalam tim independen itu kami juga melibatkan masyarakat," ungkapnya.

4. Setiap hari kinerjanya harus dilaporkan

IDN Times/Bela Ikhsan As'at

Jika kader PSI menjadi anggota DPR dari tingkat Nasional hingga tingkat kota/kabupaten, nantinya harus wajib melaporkan kinerjanya sebagai anggota dewan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui kinerja yang dilakukan hingga untuk mengetahui keputusan yang telah diambil oleh anggota dewan dari PSI. 

"Pelaporan ini untuk mencegah adanya amplop cokelat yang berisi uang suap saat ada pemilihan untuk pengambilan suatu undang-undang di dewan. Karena itulah, kader PSI yang di dewan harus mampu mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil," katanya.

Baca Juga: Arsenal Pertimbangkan Opsi Peminjaman untuk Ivan Perisic

Berita Terkini Lainnya