TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Polemik Kebiri, Komnas HAM Minta Jokowi Hapus Perppu

Kebiri dinilai melanggar HAM

Ilustrasi pencabulan (IDN Times/Sukma Shakti)

Surabaya, IDN Times - Putusan yang dikeluarkan dalam persidangan terpidana pemerkosaan anak di bawah umur atau pedofil, Muhammad Aris oleh pengadilan menuai protes. Salah satu kecaman itu berasal dari Komnas HAM yang tegas tidak setuju dengan putusan kebiri.

1. Tolak Perppu tentang kebiri

IDN Times/Sukma Shakti

 

Komisioner Komnas HAM, Mochamad Choirul Anam mengatakan, sejak awal dibentuk, pihaknya telah menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) ini. Dia juga meminta Presiden Joko 'Jokowi' Widodo bisa menghapuskan perpu tersebut.

"Kenapa kami menolak, karena kebiri itu melanggar hak asasi manusia, kami sudah menolak jadi kewajiban Presiden adalah mencabut Perpu tersebut," ujar Anam usai menemui Kapolda Jatim, Senin (26/8).

Baca Juga: Tanpa PP dan SOP, Pakar Hukum Sebut Kebiri Tetap Bisa Dilaksanakan

2. Jika hukum kebiri tetap ada, bisa rendahkan martabat hukum di Indonesia

IDN Times/Ardiansyah Fajar

 

Anam menambahkan, terkait kasus pemerkosaan anak di bawah umur, dia juga mengecamnya. Tapi, hukuman kebiri itu tidak sepantasnya dilimpahkan ke pelaku. Jika tetap dilaksanakan, menuritnya bisa merendahkan martabat aparat hukum.

"Kami mengecam dengan keras siapapun pelaku pemerkosaan, mau jumlahnya satu mau jumlahnya dua korbannya, itu kami kecam keras karena itu memang kategori merendahkan martabat manusia. Tapi bukan berarti kejahatan yang merendahkan martabat itu, kita kehilangan martabat kita dalam melakukan penghukuman," ungkapnya.

Baca Juga: Kuasa Hukum Kebiri Kimia Akan Upayakan Peninjauan Kembali

Berita Terkini Lainnya