40 Pegawai Disporapar Kota Malang Jalani Rapid Test
Malang, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Satgas COVID-19 telah melakukan uji rapid test kepada 40 pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar). Rapid test tersebut dilakukan setelah sebelumnya diketahui tiga orang pegawai Disporapar yang terpapar COVID-19. Salah satu dari tiga pegawai yang terpapar COVID-19 itu merupakan Kepala Dispropar, Ida Ayu Made Wahyuni.
Dari tiga pegawai yang terpapar COVID-19 itu, dua di antaranya saat ini diisolsi di safe house Jalan Kawi. Sementara satu lainnya dirawat di rumah sakit.
1. Hasil rapid nonreaktif
Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Malang, Husnul Muarif menjelaskan, setelah tiga pegawai dinyatakan positif, pihaknya langsung melakukan tindakan cepat. Tindakan tersebut berupa tracing dan general cleaning di kantor Disporapar. Bahkan juga pembersihan kawasan sekitar Stadion Gajayana. Lalu sekitar 40 pegawai yang bekerja di Disporapar juga dilakukan uji rapid test.
"Ada sekitar 40 sampel yang dieriksa di Labkesda. Hasilnya semuanya nonreaktif," papar Husnul, Senin (9/11/2020).
2. General cleaning perlu waktu
Lebih jauh, Husnul menambahkan bahwa pembersihan di kantor Disporapar memang dilakukan secara menyeluruh. Hal itu sebagai bagian dari antisipasi agar tak ada tambahan kasus baru dari Disporarar. Proses general cleaning kantor Disporapar sendiri meliputi seluruh area stadion dari pintu barat ke timur. Diperlukan dua atau tiga hari untuk proses general cleaning.
"Pegawai piket tetap ada yang masuk. Kalau proses general cleaning sudah selesai, maka kantor akan dibuka kembali," tambahnya.
3. Target pendataan vaksin selesai pekan ini
Sementara itu terkait pendataan vaksin, sejauh ini proses yang dilakukan masih tetap berjalan. Keterlambatan pross pendataan tersebut dikarenakan banyaknya layanan kesehatan di Kota Malang mulai dari puskesmas, bidan, dokter dan nakes yang praktik mandiri. Oleh sebab itu, pendataan detail memerlukan waktu yang tidak sebentar karena dilakukan berdasarkan kelompok prioritas.
"Kami menargetkan pekan ini mudah-mudahan bisa segera selesai," jelasnya.
4. Setelah pendataan baru ajukan usulan
Husnul menyebut, kuota yang diberikan pusat untuk vaksin adalah berdasarkan pengajuan. Setelah proses pendataan selesai, baru Pemkot Malang bisa mengajukan besaran jumlah vaksin yang diperlukan.
"Prioritasnya tetap sama yakni yang utama tenaga kesehatan, kemudian mereka yang memberikan layanan publik mulai dari TNU, Polri, Satpol PP, PDAM. Setelah itu baru prioritas berikutnya sesuai Perpres," pungkasnya.
