Bandara Dhoho Diusulkan Jadi Embarkasi Haji, Pemprov Tunggu Restu Pusat

Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mendorong Bandara Dhoho Kediri sebagai salah satu alternatif baru untuk embarkasi dan debarkasi jemaah haji. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jatim, Nyono, menyampaikan bahwa usulan penggunaan Bandara Dhoho sudah dikomunikasikan dan menjadi bagian dari diskusi dengan pemerintah pusat.

Meski begitu, keputusan berada sepenuhnya di tangan Kementerian Haji dan Umrah serta kementerian terkait lainnya. “Bandara Dhoho menjadi salah satu alternatif untuk embarkasi haji. Namun sekarang belum masuk dalam keputusan menteri,” ujar Nyono di Surabaya, Senin (17/11/2025).

Meski belum ada kepastian, Nyono optimistis Bandara Dhoho memiliki potensi kuat sebagai bandara penunjang haji di masa mendatang. Salah satu keunggulannya adalah kemampuan bandara tersebut untuk melayani pesawat berbadan besar, termasuk Boeing 777 yang menjadi pesawat utama pengangkut jemaah haji Indonesia.

"Bandara Dhoho bisa didarati Boeing 777 yang kapasitasnya 450–500 penumpang. Ini menjadi kelebihan karena pesawat tersebut juga yang biasa digunakan untuk penerbangan haji,” jelasnya.

Sementara itu, kondisi Bandara Juanda Surabaya dinilai belum cukup untuk mendukung operasional pesawat sebesar Boeing 777. Keterbatasan panjang dan struktur runway membuat pesawat berkapasitas besar belum bisa mendarat dengan aman.

"Juanda maksimal hanya bisa didarati Airbus 330. Untuk Boeing 777 tidak memungkinkan landing karena kondisi landasan. Perlu perbaikan,” kata Nyono.

Penambahan opsi bandara dianggap semakin relevan setelah Provinsi Jawa Timur mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 7.000 jamaah untuk musim haji 2026. Informasi tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah, M. Irfan Yusuf, saat melakukan kunjungan kerja bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Minggu (16/11/2025) malam.

Dengan bertambahnya jumlah jamaah, Pemprov Jatim menilai diperlukan penunjang fasilitas yang lebih memadai, termasuk penyiapan alternatif bandara yang dapat mengurangi kepadatan dan mempercepat proses pelayanan jemaah.

Meski demikian, Nyono menegaskan bahwa keputusan resmi mengenai penggunaan Bandara Dhoho sepenuhnya menunggu hasil kajian dan keputusan kementerian. Hingga kini, pembahasan terkait kebutuhan teknis, kesiapan fasilitas, hingga regulasi penerbangan haji masih terus berproses.

"Kami siap mendukung apabila nantinya Bandara Dhoho ditetapkan sebagai tambahan embarkasi-debarkasi. Semua menunggu keputusan pusat,” pungkasnya