Warung di By Pass Saradan Madiun Ditertibkan, Warga Hadang Excavator

Koordinator Warung By Pass Saradan, Sugianto, mengatakan warga sebenarnya tidak menolak rencana penertiban. Namun, mereka berharap PT KAI maupun Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan bantuan biaya untuk membongkar bangunan secara mandiri.

Menurutnya, warga tidak menuntut ganti rugi ataupun ganti untung atas bangunan yang selama ini digunakan untuk berjualan. Mereka hanya meminta adanya solusi agar biaya pembongkaran tidak sepenuhnya menjadi beban pemilik warung. "Sebenarnya sudah ada informasi SP satu, SP dua, sampai SP tiga. Intinya, pembongkaran oke, dengan catatan paling tidak ada biaya untuk membongkar sendiri secara mandiri. Jangan asal menggunakan sistem seperti ini," ujar Sugianto.

Persoalan tersebut sebelumnya juga beberapa kali dimediasi di tingkat kecamatan hingga dikomunikasikan dengan anggota DPRD Kabupaten Madiun.

Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menjelaskan penertiban dilakukan karena seluruh bangunan berada di atas aset milik perusahaan. Pada tahap awal, PT KAI memprioritaskan pembongkaran terhadap 10 bangunan. Sementara pemilik bangunan lainnya diberikan waktu maksimal 10 hari untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

Tohari menegaskan penertiban tersebut merupakan bagian dari pengamanan aset sekaligus tindak lanjut kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Madiun. "Pelaksanaan penertiban ini karena kami juga sudah memiliki MoU dengan Pemerintah Kabupaten Madiun. Lokasi ini nantinya akan dimanfaatkan untuk rest area agar menjadi kawasan yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi lingkungan," jelasnya.

Sebelumnya, warga menempati lahan tersebut menggunakan sistem sewa tahunan. Namun, kontrak sewa diputus pada 2025 karena kawasan By Pass Saradan masuk dalam rencana pengembangan rest area.

PT KAI membantah penertiban dilakukan tanpa pemberitahuan. Perusahaan mengklaim telah menyampaikan surat peringatan mulai dari SP 1, SP 2, hingga SP 3 kepada pemilik bangunan.

Meski demikian, PT KAI masih memberikan kesempatan kepada warga untuk membongkar bangunannya secara mandiri dalam waktu maksimal 10 hari.

Apabila hingga batas waktu tersebut masih terdapat bangunan yang belum dibongkar, PT KAI akan berkoordinasi untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pembongkaran oleh petugas. Di tengah rencana pembangunan rest area tersebut, warga masih berharap ada solusi terkait biaya pembongkaran. Mereka menginginkan penertiban aset tetap berjalan tanpa mengabaikan beban yang harus ditanggung para pemilik warung.