Target 60 Persen Suara Pemilih Muda, PKB Bidik Kursi Gubernur via DPRD

- PKB Jatim menargetkan 60% suara dari pemilih muda pada Pileg 2029.
- Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar, menegaskan perlunya pendekatan berbasis gagasan konkret untuk generasi muda.
- PKB Jatim juga siap merebut kursi Gubernur Jawa Timur jika mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.
Surabaya, IDN Times - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur menargetkan perolehan 60 persen suara dari pemilih muda pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029. Target itu disiapkan seiring dominasi generasi milenial, Gen Z, hingga generasi Alpha dalam peta pemilih Jawa Timur ke depan.
Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar, mengatakan data kepemiluan menunjukkan kelompok usia produktif dan pemilih pemula akan menjadi mayoritas. Karena itu, partai politik yang tidak beradaptasi dinilai akan tertinggal.
“Kita sudah menyiapkan diri untuk menyongsong sekitar 60 persen pemilih dari milenial, Gen Z, dan level Alpha. Karena itu targetnya khusus, langkahnya khusus, dan strateginya juga berbeda dengan prioritas sebelumnya,” ujarnya, Minggu (15/2/2026).
Meski demikian, Halim enggan membeberkan strategi teknis merebut 60 persen suara pemilih muda. Ia menegaskan generasi muda dipandang sebagai subjek politik yang kritis dan digital, sehingga membutuhkan pendekatan berbasis gagasan konkret.
“Strateginya pasti ada, tapi tidak mungkin kami sampaikan. Yang jelas, akan ada pendekatan khusus untuk Gen Z dan menyongsong generasi Alpha,” katanya.
Selain membidik dominasi suara legislatif, PKB Jatim juga menyatakan kesiapan merebut kursi Gubernur Jawa Timur jika mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. “Jatim 1 semua partai pasti punya target yang sama. Bukan hanya PKB,” kata Halim.
Halim menilai, jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, kontestasi akan lebih rasional dan akuntabel. Menurutnya, secara administratif provinsi tidak memiliki wilayah operasional langsung seperti kabupaten atau kota, sehingga peran gubernur lebih sebagai koordinator lintas daerah dan representasi pemerintah pusat.
“Kalau dipilih DPRD, pasti banyak yang berminat karena lebih akuntabel dibanding dipilih langsung oleh rakyat,” pungkasnya.

















