Tanpa BPJS, Pekerja KDMP di Magetan Celaka hanya Dapat Sembako

Suratni mengaku baru dua hari bergabung dalam proyek pembangunan KDMP tersebut. Tanpa pengalaman panjang dan diduga tanpa pelatihan keselamatan kerja (K3) yang memadai, ia langsung dihadapkan pada mesin berat.

Kecelakaan terjadi saat proses pengadukan semen cor. Baut pada mesin molen menjepit jarinya hingga remuk. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh pengawas proyek dan keluarganya.

Insiden di hari pertama kerja ini memunculkan pertanyaan serius: apakah standar K3 benar-benar diterapkan? Apakah pekerja mendapat pelatihan sebelum mengoperasikan alat berat?

Fakta lain yang tak kalah miris, Suratni belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, pekerja konstruksi semestinya minimal tercakup dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Magetan, Arief Ridwan, membenarkan hal tersebut. “Kami sudah menerima laporan. Yang bersangkutan memang belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Kami akan telusuri siapa pemberi kerjanya dan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Kodim 0804/Magetan yang ikut mengawal program,” jelasnya.

Tanpa kepesertaan BPJS, hak santunan dan perlindungan hukum pekerja menjadi tidak jelas. Biaya pengobatan memang disebut sementara ditanggung rekanan proyek, namun jaminan jangka panjang masih menggantung.

Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, mendatangi rumah korban dan menyerahkan bantuan berupa sembako, makanan siap saji, serta family kit.

"Kami prihatin atas kejadian ini. Semoga korban segera pulih,” ujar Nanik saat menyerahkan bantuan.

Namun publik bertanya, apakah santunan sembako cukup untuk mengganti potensi kehilangan penghasilan dan risiko cacat jangka panjang akibat cedera kerja?

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan hanya soal mengejar target fisik. Tanpa perlindungan kerja yang layak, pekerja di lapangan tetap menjadi pihak yang paling rentan saat risiko datang.