Surabaya, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) melalui Satgas Penanganan COVID-19 memutuskan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro diterapkan di 38 kabupaten/kota. Kebijakan ini berlaku mulai 9-22 Februari 2021.
"Di seluruh kabupaten/kota tapi basisnya mikro. Basisnya ini RT," kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Selasa (9/2/2021).
Khofifah menginstruksikan bupati/wali kota supaya siap menerapkan PPKM Mikro sesuai Inmendagri No 3 Tahun 2021. Secara teknis, pembatasan ini akan dilakukan dari lini paling bawah, yakni tingkat RT/RW. Untuk poskonya ada di desa/kelurahan.
"Pemetaan dari polda, RT ada 210 masuk kategori zona merah. Kemudian zona oranye 1.245, zona kuning 10.023 dan zona hijau ada 81.730. Ini tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur," ujar mantan Menteri Sosiai itu.
Oleh karena itu, lanjut Khofifah, koordinasi dengan bupati/wali kota sangat penting untuk meneruskan arahan ke bawah secara lebih rinci. Terlebih, peta risiko perubahannya sangat dinamis. Dia menyebut, setiap Selasa akan mendapatkan update zonasi per kabupaten/kota secara nasional.
"Zona merah tak lagi Trenggalek dan Madiun, tapi Jombang dan Kota Mojokerto," beber dia.
Nantinya, peta risiko di tingkat RT/RW juga secara otomatis diperbarui. Nah, untuk menjadikan peta risiko berstatus zona hijau, menurut Khofifah perlu pembatasan yang efektif. Semua pihak termasuk Kodam V/Brawijaya dan Polda Jatim yang juga menggagas Kampung Tangguh, akan terus terlibat dalam PPKM Mikro ini.
"Kita sudah punya Kampung Tangguh, format PPKM Mikro sangat mirip dengan Kampung Tangguh, mohon doanya semua agar lancar," ucap Khofifah.