Malang, IDN Times - Puluhan akademisi lintas kampus di Malang Raya melakukan aksi di Alun-alun Bundaran Tugu Malang pada Senin (5/1/2024) pagi. Aksi ini bertujuan untuk memprotes sikap Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, yang menyatakan bahwa presiden boleh memihak dan ikut berkampanye.
Mereka menilai jika pernyataan orang nomor satu di Indonesia ini minim etika san moral. Mereka menyampaikan reformasi jilid II jika moralitas dan etika dalam berpolitik tidak diindahkan.
Perwakilan akademisi Malang Raya, Purnawan Dwikora Negara mengatakan jika aksi ini tidak hanya diikuti oleh civitas akademika kampus-kampus di Malang Raya, tapi juga 86 elemen masyarakat sipil. Aksi ini sebagai bagian dari upaya mengingatkan hilangnya etika dan moral. Pasalnya Presiden RI seharusnya memberi contoh yang baik dalam berpolitik.
"Kami menyatakan seruan luhur, karena kami berangkat dari menyangkut keluhuran budi, etika, sebuah situasi moral etik yang saat ini sedang tergerus dan terdegradasi. Jadi kami menamakan seruan masyarakat sipil Malang Raya Jilid II," terangnya.
Purnawan menjelaskan jika aksi ini dilakukan karena pemerintah tidak pernah mendengar masukan dari para akademisi. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk turun ke jalan agar suara mereka diperhatikan.
"Sebenarnya para dosen tidak diam, karena ada forum rektor di perguruan tinggi. Jadi ketika tidak banyak direspon, maka kita turun. Selain itu kami melihat secara partai-partai oposisi tidak mengambil peran dan tidak mengambil bagian. Yang terjadi sekarang kelompok oposisi menjadi bagian yang menikmati," bebernya.
Ia juga berpandangan seharusnya lembaga-lembaga negara formal yang menjadi kontrol seperti DPR RI hingga DPRD juga terlihat pasif. Padahal menurutnya etika dan moral pemimpi sudah diatur dalam Tap MPR RI No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
"Saat ini Indonesia krisis keteladanan, krisis etika, krisis hukum dan krisis multidimensi. Padahal etika merupakan basis fundamental dalam proses terbentuknya suatu bangsa dan merupakan suasana kerohanian bagi bangsa dalam kehidupan kebangsaan serta kenegaraan. Runtuhnya etika berbangsa akan membawa akibat pada runtuhnya bangsa tersebut," tutur dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang ini.
Lebih lanjut, Purnawan mengatakan jika terjadi gejala kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ini tampak dari gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan oleh pemerintah. Padahal menurutnya seorang pemimpin harus bisa menjaga kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, serta menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa
"Mendekati hari pemilihan umum, kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis yang mengerus demokrasi Indonesia. Kami melihat rendahnya sikap kenegarawanan mulai dari Presiden, Mahkamah Konstitusi, bahkan para ketua Partai dan Para Capres dan Cawapres. Mereka menunjukkan kerendahan etika budi luhur bangsa yang cenderung melakukan perundungan politik berbangsa bernegara," paparnya.
Di tempat yang sama, Happy Budi Febriasi yang merupakan seorang ibu rumah tangga menyampaikan kekecewaannya pada kepemimpinan Jokowi di akhir masa jabatannya saat ini. Ia melihat mulai berkurang etika dan negara yang diperlihatkan orang nomor satu di Indonesia ini.
"Kami melihat praktik KKN yang dilakukan dengan telanjang dan kasat mata oleh pemimpin yang dipilih oleh kita. Ini yang kita takutkan, bahwa tidak ada pendidikan etika yang akhirnya mau tidak mau kita hirup sebagai warga negara," ujarnya.
Ia mengakui jika Jokowi memang memiliki hak politik yang memang diperbolehkan untuk memilih dan berkampanye. Tapi sebagai pemimpin negara, ia seolah kehilangan moral setelah secara terang-terangan berpihak pada salah satu capres dan cawapres.
"Saya melihat seharusnya moral dan etika itu di atas hukum, jadi harusnya ditaati dan dilakukan. Sementara sikap presiden yang boleh berkampanye itu hak pribadi sebagai warga negara, tapi itu presiden," pungkasnya.