PPP Jatim Tolak SK Menkum PPP Versi Mardiono

Surabaya, IDN Times - DPW PPP Jawa Timur menyatakan penolakan tegas terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum (Menkum) yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP hasil klaim aklamasi Mardiono.

Ketua DPW PPP Jatim, Mundjidah Wahab, menilai keputusan Menkumham itu diambil secara serampangan tanpa mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan.

"Pandangan PPP Jatim, keputusan tersebut adalah keputusan yang ceroboh, tergesa-gesa, dan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan," tegas Mundjidah kepada awak media, Kamis (2/10/2025).

Mundjidah membeberkan sejumlah alasan penolakan, salah satunya terkait proses aklamasi Mardiono yang dianggap cacat prosedur. Menurutnya, aklamasi dilakukan secara tidak sah karena muncul di Sidang Paripurna I yang sejatinya hanya beragenda pengesahan jadwal dan tata tertib.

"LPJ Mardiono juga ditolak mayoritas DPW, menandakan kepemimpinannya tidak layak dilanjutkan. Klaim aklamasi diumumkan di kamar hotel oleh segelintir orang, bukan forum resmi yang diikuti 1.304 peserta,” ujarnya.

Sebaliknya, PPP Jatim menegaskan aklamasi kader terhadap Agus Suparmanto sah dan sesuai prosedur. Mundjidah menyebut aklamasi Agus dilakukan dalam forum resmi dengan agenda yang jelas.

"Aklamasi itu merupakan aspirasi mayoritas peserta forum dan dilaksanakan dalam Sidang Paripurna VII sesuai agenda. Bahkan diumumkan secara terbuka di Sidang Paripurna VIII,” jelasnya.

Mundjidah menambahkan seluruh proses tersebut juga disiarkan langsung melalui kanal resmi Petiga TV, sehingga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

"DPW PPP Jatim berkomitmen menjaga marwah partai, menegakkan aturan organisasi, dan memastikan PPP tetap menjadi rumah besar umat yang bermartabat,” pungkasnya.