Petisi Stop MBG Meledak, 25 Ribu Orang Ikut Tanda Tangan
- Petisi daring BEM Unair untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral dan berhasil mengumpulkan sekitar 25 ribu tanda tangan dengan jangkauan jutaan pengguna internet.
- BEM Unair menilai lonjakan dukungan publik menunjukkan keresahan terhadap tata kelola, penggunaan anggaran besar, serta berbagai polemik yang muncul dalam pelaksanaan program MBG.
- Meskipun menyerukan penghentian MBG, BEM Unair menegaskan dukungan pada peningkatan gizi masyarakat dengan fokus bantuan bagi wilayah dan kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama daerah 3T.
Surabaya, IDN Times - Petisi daring yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendadak viral di media sosial. Dalam waktu singkat, petisi tersebut telah mengumpulkan sekitar 25 ribu tanda tangan dan menjangkau jutaan pengguna internet.
Presiden BEM Unair, Rizqi Senja mengatakan, respons publik terhadap petisi tersebut jauh di luar perkiraan. Selain mendapat puluhan ribu dukungan, kampanye yang mereka unggah melalui akun Instagram resmi BEM Unair juga mencatat angka interaksi yang tinggi.
"Sejauh ini terakhir saya cek sore tadi sudah sekitar 25 ribu tanda tangan. Untuk insight di Instagram mencapai sekitar 1,7 juta," ujarnya, Senin (8/6/2026).
Lonjakan dukungan itu muncul setelah BEM Unair secara terbuka mengajak masyarakat menandatangani petisi penghentian MBG. Organisasi mahasiswa tersebut menilai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu menyimpan berbagai persoalan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Rizqi menambahkan, petisi tersebut sengaja dibuat untuk mengukur sejauh mana perhatian publik terhadap polemik yang mengiringi pelaksanaan MBG. Di saat yang sama, petisi juga dimaksudkan sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah agar membuka ruang evaluasi terhadap program tersebut.
"Kami ingin melihat seberapa banyak rakyat yang aware terhadap persoalan ini. Sekaligus menjadi ultimatum bahwa ada kegelisahan publik yang harus diperhatikan pemerintah," katanya.
BEM Unair menilai meningkatnya dukungan publik tidak lepas dari berbagai isu yang belakangan menyeret pelaksanaan MBG. Mulai dari persoalan tata kelola program, penggunaan anggaran negara yang besar, hingga berbagai polemik yang muncul di lapangan.
Sebelumnya, Rizqi menyebut pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) serta mencuatnya sejumlah persoalan di lembaga tersebut menjadi salah satu alasan yang mendorong pihaknya memperkuat kritik terhadap MBG.
"Ketika terjadi berbagai dinamika itu, kami melihat ada indikasi yang cukup penting untuk menjadi perhatian bersama. Karena itu kami merasa perlu menyuarakan evaluasi terhadap MBG," ujarnya.
Meski menyerukan penghentian program, BEM Unair menegaskan tidak menolak upaya peningkatan gizi masyarakat. Mereka justru mendorong agar intervensi pemerintah lebih difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, khususnya masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Rizqi, pendekatan yang lebih terarah akan membuat penggunaan anggaran negara menjadi lebih efektif dibanding pelaksanaan program secara menyeluruh kepada seluruh kelompok sasaran.
"Kalau tujuannya meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, menurut kami lebih tepat jika difokuskan kepada daerah dan kelompok yang memang membutuhkan," pungkasnya.
