Malang, IDN Times - Pemerintah terus mendorong agar Pemerintah Daerah segera menekan angka stunting di wilayahnya. Yang mana pemerintah pusat menargetkan angka stunting di tiap daerah hanya 14 persen sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Akan tetapi, berdasarkan data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kota Malang pada 2022 masih di angka 18 persen. Artinya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum mampu memenuhi target nasional.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito mengatakan pihaknya telah mengupayakan langkah maksimal untuk mencapai target nasional. Saat ini, pihaknya terus melakukan upaya agar anak-anak di Kota Malang gizinya terpenuhi. Ia mengatakan mereka telah melakukan upaya preventif hingga kuratif.
"Langkah preventif yang kami lakukan sejak dari calon pengantin, kami bekerjasama dengan KUA. Dilakukan dengan memberi edukasi terkait bahaya pernikahan dini hingga kesehatan reproduksi," terangnya saat dikonfirmasi pada Kamis (31/8/2023).
Langkah preventif lainnya dengan menyasar keluarga-keluarga yang memiliki resiko stunting. Oleh karena itu mereka bekerja sama dengan masyarakat, organisasi kepemudaan, dan perguruan tinggi.
"Ada pendamping keluarga yang kami tempatkan di setiap kelurahan untuk memberi pendampingan dan edukasi. Karena beberapa kasus ada keluarga yang secara ekonomi mampu, tapi pola asuhnya salah," jelasnya.
Donny juga menjelaskan jika langkah kuratif yang mereka lakukan adalah dengan bekerjasama dengan ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Mereka bekerjasama dengan membuat dapur sehat agar anak-anak bisa memenuhi standar angka kecukupan gizi.
"Kami membuat dapur sehat di beberapa titik kelurahan. Program ini hasil kerjasama dengan PKK sebagai pendamping. Pendamping ini tujuannya untuk mengetahui asupan gizi yang kurang kepada mereka," ujarnya.
Dinsos P3AP2KB juga rutin membagi bantuan sosial dengan paket sembako berisikan susu dan telur kepada keluarga yang mengalami stunting. Sehingga gizi pada anak-anak mereka bisa terpenuhi.
Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko mengatakan jika Pemkot Malang tidak bisa melakukan sendiri upaya penurunan angka stunting. Menurutnya perlu ada kolaborasi lintas sektoral dari pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam menangani masalah ini.
"Saya kira stunting bukan urusan kelompok atau perangkat daerah tertentu saja. Masalah ini menjadi tanggung jawab bersama, baik secara institusional dan personal di Indonesia," tegasnya.
Ia yakin dengan melakukan kerjasama maka angka stunting akan segera ditekan. Sehingga pertumbuhan anak-anak di Kota Malang bisa cemerlang untuk menjadi generasi penerus bangsa.